Jakarta (01/01) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmi Alaydroes menyampaikan kritik dan sarannya kepada Pemerintah mengenai Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka.
Hal ini disampaikan dalam acara PKS Legislative Corner dengan tema Sekolah Tatap Muka Awal Tahun. Antara Bosan atau Tantangan Bahaya?, Jakarta, Jumat (01/01).
Fahmi menyatakan, bahwa pembelajaran tatap muka ditengah kondisi yang masih sangat riskan seperti saat ini tidak boleh dilaksanakan sembarangan dan terburu-buru, artinya harus cermat dan seksama.
“Antara prinsip kesehatan dan keselamatan jiwa anak-anak dengan kemajuan belajar anak-anak itu sendiri, dua hal ini harus berjalan beriringan sehingga kebijakan belajar dirumah maupun Pembelajaran Tatap Muka (PTM) itu menurut kami bukan perkara inti atau bukan perkara yang sebenarnya. Jadi perkara yang sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan efektivitas pembelajaran itu sendiri. Jadi dapat kita ambil satu solusi yang substantif ketika daerah masih merah, orange atau kuning artinya masih riskan, maka gak bisa ada pilihan lain, maka aktifkan dan efektifkan PJJ itu,” jelas Anggota Dapil Jawa Barat V tersebut.
Fahmi menjelaskan, bahwa hal yang harus difokuskan Pemerintah adalah persiapkan infrastruktur digital. Kemudian, modul-modul pembelajaran dirumah yang kaya, interaktif dan menantang serta melatih guru-guru sedemikian rupa sehingga pembelajaran dari rumah dapat menyenangkan, menarik, berbasis project dan seterusnya-seterusnya.
Ia menambahkan, bahwa banyak sekali hal yang bisa dilakukan sehingga siswa-siswi tidak mengeluh, jenuh dan lain sebagainya. Seperti kreatif mengaktifkan televisi, radio yang selama ini juga sudah dilakukan untuk dikembangkan kembali. Kemudian bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan pihak-pihak swasta dan media.
“Jika jaringan stabil, kadang tidak ada voucher atau pulsanya. Apabila diberikan kontribusi dari pemerintah, kemudian gadgetnya bermasalah,” tambahnya.
Fahmi selaku pengamat Pendidikan juga menelusuri, bahwa persoalan keterbatasan pembelajaran yang utamanya adalah infrastruktur WIFI atau Internet. Banyak sekali daerah-daerah yang tidak stabil bahkan sampai dipinggir Jakarta.
Disisi lain, Fahmi juga merespon Kebijakan Pemerintah Pusat yang melemparkan hal ini kepada Pemerintah Daerah. Artinya, tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh pemerintah daerah sendiri. Jadi ketika pemerintah pusat melepaskan atau memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat harus melakukan pengawalan secara seksama. Jangan dilepas begitu saja. Harus ada komunikasi dan koordinasi yang terus-menerus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Pemerintah Pusat dalam hal ini kemendikbud dan kemenag tidak bisa melepas begitu saja harus ada desk atau ada satgas atau ada satu Tim yang terus menerus memantau bagaimana perkembangan PTM ini, intinya seperti monitoring dan evaluasi gitu. Terus berkomunikasi efektif dan proaktif kepada pemerintah daerah, sehingga dari hari ke hari terjadi pemantauan yang ketat. Kan Intinya, PTM berjalan dengan baik tapi tidak boleh ada Penularan. Dan itu akan terjadi kalau tidak ada tim yang kuat dan solid yang memahami segala macam hal yang terkait PTM dan hal yang terkait dengan PTM ini di kemendikbud atau kemenag,” ujarnya.
Fahmi juga mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan lokasi anggaran yang cukup, pakar-pakar yang cukup untuk membackup guru-guru menjadi guru-guru yang efektif untuk menyelenggarakan PJJ sehingga terdapat pendekatan-pendekatan yang keras dan berbeda agar dilaksanakan dengan efektif, menarik dan lain sebagainya.
“Kedepan, ini yang namanya PJJ atau pembelajaran menggunakan media atau sumber belajar digital ini menjadi sesuatu yang perlu dikembangkan bersama dengan sekolah. Jadi sekolah hanya host dan house sebagai LSM (Learning System Management),” tutupnya.