Jakarta (14/12) — Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyoroti tingginya angka penularan dan korban Covid-19 di Pondok Pesantren.
Berdasarkan data dari Direktur Pendidikan Diniyah & Pondok Pesantren Kementerian Agama, hingga 6 Desember 2020, tercatat 4328 Santri, 21 Ustadz/Ustadzah, dan 2 Pegawai Ponpes, di 67 Pesantren, di 13 Provinsi, Positif Covid-19.
Data Ketua Umum RMI (Rabithah Ma’ahid Al-Islamiyah) PBNU, KH Abdul Ghafar Razin, yang disampaikan pada malam puncak Peringatan Hari Santri Nasional yang diadakan secara daring di PBNU, juga menemukan adanya 110 Pesantren dan 4000-an Santri yang terpapar covid-19, dan 207 Kyai/Nyai wafat yang diduga kuat karena covid-19.
Sementara itu, data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebutkan setidaknya 3000 santri dinyatakan positif Covid-19 dalam 3 bulan terakhir, dimana bahkan wilayah seperti Cilacap 55% kasus Covid-19 pada bulan Oktober disumbangkan oleh klaster Pondok Pesantren.
HNW yang juga Wakil Ketua MPR ini meminta Kemenag untuk lebih serius mengadvokasi Pesantren dan bekerjasama dengan Instansi terkait untuk mengatasi tingginya penularan Covid-19 terhadap santri dan kiai, dengan edukasi, pendampingan, bantuan langsung untuk pengadaan lingkungan yang sehat & bersih, sarana cuci tangan/ sanitizer, dan dengan menyediakan fasilitas Swab PCR gratis bagi Pesantren yang mengadakan pembelajaran tatap muka.
Kemenag juga, lanjut HNW, harus menghubungkan program tersebut dengan Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit yang terdekat dengan Pesantren.
“Pesantren sebagai aset pendidikan moral dan keagamaan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, saat ini sedang dalam kondisi rawan akibat Covid-19. Banyak Santri/ Ustadz/ Kiyai yang terpapar. Sudah seharusnya Kementerian Agama lebih memastikan kehadiran dan advokasinya untuk dunia Pesantren”, disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta (14/12).
Oleh karena itu, Politisi Fraksi PKS ini mendesak Kementerian Agama membantu Pesantren dalam mengatasi covid-19 melalui maksimalisasi potensi anggaran tahunan yang tidak terserap, yang setiap tahunnya berada di atas Rp 2 Triliun.
Atau melalui cara-cara lain yang dibenarkan oleh UU sebagaimana sudah dilakukan oleh Mendikbud untuk membantu penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan Kemendikbud.
Keberpihakan anggaran tersebut, imbuhnya, apabila dilaksanakan akan sangat membantu 67 Pesantren (sesuai data Kemenag) maupun 110 Pesantren (sesuai data RMI PBNU).
“Kementerian Agama juga harus bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Satuan Tugas Covid-19 untuk aksi bantu Pesantren atasi covid-19 seperti diatas, termasuk dengan menyediakan Swab PCR gratis bagi Pesantren, sebagai upaya pemutusan penularan Covid-19 pada santri dan kiai yang sudah sangat mengkhawatirkan. Dan Kemenag juga penting makin massif sosialisasikan Prokes dan kebiasaan baru di era covid-19, agar Pesantren tak jadi klaster baru penyebaran covid-19, agar Pesantren bisa berkontribusi putus lingkaran setan penyabaran covid-19 dengan hadirkan generasi pelanjut para Ulama/Tokoh Umat yang sehat dan menyehatkan. Agar Pesantren pusat pembentukan calon Ulama yang Rahmatan lil alamin, tidak lagi jadi sasaran fitnah karena terpaparnya sebagian Santri dengan Covid-19”, pungkasnya.