Jakarta (30/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengkritik gelontoran dana sebesar 90,45 miliar yang dikucurkan oleh pemerintah sepanjang tahun 2014-2020 terkait anggaran belanja untuk influencer.

Bukhori menilai tindakan pemerintah pusat yang menghabiskan dana sebesar itu sebagai bentuk kemubaziran mengingat masing-masing lembaga/ kementerian telah memiliki bidang kehumasan yang seharusnya bisa dioptimalkan.

“Kita perlu mengapresiasi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ini. Temuan ini jelas membuat publik berang. Sebab, akhirnya terkuak bahwa uang mereka selama ini ternyata dihabiskan oleh pemerintah dengan cara yang tidak etis, alias mubazir” ungkap Bukhori di Jakarta.

Politisi PKS ini memandang, pemerintah tidak percaya diri dengan program yang telah mereka susun sehingga harus menyewa influencer untuk membuat publik percaya.

Selain itu, Bukhori juga menganggap langkah pemerintah menggandeng influencer sebagai strategi bernegara yang buruk, apalagi dalam rangka menambal kepercayaan publik kepada mereka yang terus merosot dari waktu ke waktu. Pasalnya, strategi tersebut ironisnya menimbulkan dampak eksesif di tengah masyarakat.

“Sebenarnya, kinerja pemerintah yang terus merosot berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik yang kian menurun. Alhasil, pemerintah kalang kabut sehingga mengambil shortcut dengan menggunakan influencer untuk memperbaiki public trust. Ironisnya, dampak yang terjadi justru fatal. Masyarakat kian terbelah dengan hadirnya influencer alias buzzer yang disponsori oleh negara ini” sambungnya.

Lebih lanjut, Bukhori menyesalkan fenomena sosial politik yang terjadi akhir-akhir ini sebagai implikasi negatif dari kehadiran para influencer.

“Masyarakat yang kritis dan jengah terhadap kebijakan pemerintah yang keliru acapkali dibunuh karakternya melalui para buzzer yang disewa untuk menjaga kepentingan politik. Tradisi untuk saling menegur dan menasihati antara rakyat dan pemerintah dalam sistem demokrasi semakin terkikis ruangnya akibat kekuasaan yang anti kritik. Alhasil, kekuasaan yang berjalan tanpa kontrol efektif justru akan mengarah pada watak pemerintahan yang otoriter”, ungkapnya.

“BPK harus segera menindaklanjuti temuan ini. KPK juga harus turun tangan karena kuat dugaan terjadi penyelewengan anggaran oleh pemerintah terkait dana untuk influencer ini. Secepatnya, pemerintah harus menghentikan program ini dan harus bertanggungjawab atas terbelahnya masyarakat akibat ulah influencer” pungkasnya.