Padang (24/04) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Nevi Zuairina mengingatkan Kementerian Perdagangan RI untuk segera menganggarkan alokasi khusus berupa insentif ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
Untuk itu, Nevi menyarankan Kemendag untuk sementara waktu menunda rencana pengembangan Bimbingan Teknis (Bimtek), Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemasaran untuk pelaku UMKM yang mencapai Rp 10 miliar.
“Untuk kemudian anggaran tersebut dialihkan untuk insentif ekonomi bagi pelaku UMKM”, tutur Nevi.
Menurut Nevi, insentif penting untuk segera dilakukan agar pelaku UMKM tetap bisa menjalankan tiap usahanya di tengah pandemi Covid-19 dengan keadaan yang sehat. Demikian dipaparkan Nevi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kemendag RI yang digelar secara virtual, Rabu (22/04/2020).
“(Dalam rapat) dipaparkan ada pengembangan Bimtek, SDM dan pemasaran untuk pelaku UMKM sampai Rp 10 miliar oleh Kemendag. Maka, kami mengingatkan bahwa untuk saat ini yang dibutuhkan UMKM saat ini adalah insentif ekonomi. Jadi, kalau pengembangan SDM dan pemasaran sepertinya untuk 3 bulan ini kita tunda dulu. Agar, mereka bisa jalan usahanya sehingga mereka bisa bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19,” ujar Nevi.
Di sisi lain, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengusulkan Kemendag untuk mengadakan pasar tradisional online sebagai salah satu langkah solusi mengatasi kendala dampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara nasional. Karena, ungkap Nevi, penerapan pasar online sangat memudahkan terutama bagi para Ibu Rumah Tangga untuk berbelanja sehingga tidak perlu ke pasar secara fisik. Serta, tutur Nevi, hal tersebut juga sebagai bagian dari upaya agar pasar tradisional tidak gagap teknologi.
Tak hanya itu, pada kesempatan yang sama Nevi menyoroti bantuan-bantuan yang diberikan Kemendag untuk pelaku pasar tradisional sebagian besar bantuannya hanya di wilayah pulau Jawa.
Untuk itu, Nevi mendorong Kemendag agar juga menyalurkan bantuan ke pasar-pasar di luar Pulau Jawa. Mengingat, Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke.
“Selain itu berkaitan dengan pemaparan Kemendag mengenai keran impor maka saya tegaskan jangan sampai kita membuka keran impor namun mélanggar peraturan tentang Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH). Jadi, jangan sampai dibuka keran impor sebesar-besarnya tapi berlawanan dengan RIPH tersebut,” tutup legislator dapil Sumatera Barat II itu.