Jakarta (6/9) – Untuk kesekian kalinya, Fraksi PKS DPR RI menerima aspirasi dari Forum Honorer Indonesia (FHI) di Ruang Pleno Fraksi PKS, Selasa (6/9).
Acara yang berlangsung dalam Rangka Hari Aspirasi tiap Selasa ini diterima langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Hadi Mulyadi, bersama dengan beberapa Tenaga Ahli Anggota dan Fraksi PKS.
Aspirasi dari FHI tersebut berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, Masukan untuk merevisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat menyelesaikan persoalan pengangkatan Honorer K2 secara komprehensif. Kedua, mendorong agar Fraksi PKS di daerah dapat meningkatkan kesejahteraan untuk tunjangan para honorer K2.
“Kepada FPKS di DPRD peningkatan kesejahteraan semacam tunjangan untuk Non-K. Sudah buat draft perda & RUU nya agar payung hukumnya jelas. Analoginya honor 200ribu per bulan sudah tidak masuk akal. Paling tidak ada upaya peningkatan,” jelas Koordinator FHI, Hasbi, kepada Fraksi PKS DPR RI.
Anggota FHI lainnya, Titi Purwaningsih berharap agar Fraksi PKS ikut mendorong adanya revisi UU ASN di masa sidang I Tahun Sidang 2016-2017 kali ini. Oleh karena, menurut Titi, para tenaga honorer Kategori 2 yang berjumlah 439.000 tersebut telah mengabdi kepada negara selama minimal 13 tahun, bahkan ada yang mencapai 40 tahun, dengan kesejahteraan yang sangat minim.
“Ini suatu yang urgen. Pengabdian kami sebagai pengajar anak bangsa. Jika honorer tidak masuk seminggu pasti pendidikan akan hancur, apakah pemerintah sudah memikirkan sampai sana? Di satu SD hanya ada satu PNS, yaitu kepala sekolah. Harapan besar kami, kami tumpukan ke FPKS,” harap Titi.
Menanggapi pengharapan yang besar kepada Fraksi PKS tersebut, Hadi Mulyadi tidak menampik bahwa konstituten terbesar Fraksi PKS adalah para guru.
“Kami dari PKS selalu menomor satukan persoalan honorer K2. Karena dari 400 ribu sekian itu, bisa jadi 10 persennya adalah kader dan simpatisan atau konstituen kami juga, yang harus kami perjuangkan. Jadi tidak mungkin kami tutup mata dengan persoalan ini,” tegas Legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur ini.
Di sisi lain, Hadi menjelaskan kebijakan pemerintah saat ini adalah memprioritaskan tenaga guru dan kesehatan untuk menjadi CPNS. Hal itu diperkuat dengan adanya data yang menyebutkan bahwa terdapat 753.000 hingga 1 juta guru yang akan pensiun, sedangkan ada 439.000 tenaga honorer K2 yang seharusnya, nilai Hadi, perlu diangkat menjadi CPNS.
“Kami juga menyadari bahwa dampak dari pelemahan ekonomi global mengakibatkan adanya pemangkasan anggaran rata-rata 2 triliun di seluruh propinsi. Tentu, berdampak pada kesejahteraan honorer di daerah. Di sisi lain, asumsi harga minyak kita di APBN dipatok 60 US dollar per barel, padahal realisasinya hanya 30 US dollar per barel selama tahun 2015. Sedangkan, penerimaan pajak kita juga menurun. Ini yang membuat keuangan kita berantakan,” jelas Hadi.
Meskipun demikian, Hadi tetap optimis bahwa pemerintah punya banyak cara untuk mengangkat Honorer K2 untuk menjadi CPNS. “Salah satunya adalah mengganti para pensiunan tersebut dengan honorer K2 secara bertahap hingga tahun 2019,” jelas Hadi.
Oleh karena itu, Fraksi PKS, tegas Hadi, berkomitmen untuk memerjuangkan aspirasi ini karena bagian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Paling tidak, kalau di zaman Presiden SBY bisa mengangkat 30 persen honorer K2 menjadi CPNS, minimal Presiden Jokowi juga bisa mengangkat secara bertahap minimal 30 persen tersebut. Satu sisi kami terus berjuang, satu sisi kami berharap para honorer juga tidak pernah surut mendidik anak bangsa,” tutup Hadi.