Ada hal yang menarik dari pidato Presiden saat menyampaikam Nota Keuangan APBN 2022 di depam Parlemen. Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah menyiapkan enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022 dimana yang pertama adalah melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
Indonesia memiliki luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km2 dengan rincian 3,1 juta km2 merupakan laut tertorial dan 2,7 juta km2 merupakan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Indonesia juga memiliki 17.504 pulau dan yang telah diberi nama (toponimi) dan telah diverifikasi oleh PBB sebanyak 16.056 pulau.
Berulang. Kasus kebocoran data kembali terjadi. Semakin menyedihkan karena terulang di bidang kesehatan. Data aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC) yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan bocor.
Pandemi covid-10 yang sudah hampir 1,5 tahun melanda Indonesia belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda, bahkan saat ini berada dalm puncak-puncaknya. Penambahan kasus harian baru yang menembus 50 ribu orang dan kematian yang mendekati 1500 orang dalam sehari menjadikan Indonesia menjadi episentrum baru penularan covid. Angka penambahan kasus harian dan kemartian harian Indonesia pernah menjadi yang tertinggi di dunia di bulan Juli ini.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) & Prioritas APBN adalah niyat yang kuat dan sungguh-sungguh dari pemerintah untuk meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan, sesuai amanat Konstitusi.
Hampir satu setengah tahun sejak pertama kali pandemi Covid-19 melanda dunia dan juga Indonesia tentu saja hal itu membawa dampak yang sangat buruk pada semua elemen masyarakat.
Pemuda sejak dahulu kala selalu menjadi penggerak perubahan. Darah dan gairah yang mengalir dalam diri Pemuda mengarus deras, tak dapat dibendung.
Akhirnya kasus covid-19 di Indonesia kembali meledak dengan adanya lonjakan kasus dalam 2 pekan terakhir. Ledakan kasus ini ditandai dengan pecahnya rekor kasus harian terkonfirmasi positif pada Senin 21 Juni 2021 yang mencapai 14.536 kasus.
Pada tanggal 2 Februari 2021, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan Pemerintah (PP) ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sehingga secara otomatis mengganti PP sebelumnya, yakni PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
Wajah Pendidikan Nasional kita masih jauh dari baik. Kurikulum masih centang perenang, Guru masih kurang baik jumlahnya, kompetensinya ataupun kesejahteraannya. Sarana dan prasarana masih banyak yang tidak layak, akses juga sulit terutama di daerah-daerah tertinggal dan terpencil.