Reses, Dimyati Komitmen Sejahterakan Masyarakat
Hari ke-11 Reses atau jaring aspirasi masyarakat anggota DPR RI Dimyati Natakusumah tetap komitmen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihan Banten 1 (Pandeglang-Lebak).
Hari ke-11 Reses atau jaring aspirasi masyarakat anggota DPR RI Dimyati Natakusumah tetap komitmen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihan Banten 1 (Pandeglang-Lebak).
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus Djoko Tjandra. Padahal, Kejagung seharusnya merupakan lembaga yang aktif mengawasi Djoko Tjandra karena status Djoko sebagai terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengikuti meeting virtual yang diselenggarakan oleh ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) meeting on Educational and Cultural Cooperation (ECC).
Peristiwa penangkapan Djoko Sugiarto Tjandra menyita perhatian banyak pihak. Tak terkecuali Anggota Komisi III DPR, Komjen Pol (Purn) Adang Daradjatun.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, H. Achmad Dimyati Natakusumah mengklaim Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai besar dan juga oposisi murni yang membela kepentingan umat.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarawati menilai selama ini pemerintah Indonesia kurang dalam menghargai riset anak-anak bangsa. Hal ini diungkapkan Anis dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Vaksin Covid: Masalah atau Solusi?” kerjasama Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center DPR RI, Kamis (23/7/2020)
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyoroti keberadaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat pun mengkritisi langkah pemerintah dan Baleg DPR RI yang tetap menggelar rapat pembahasan RUU Ciptaker pada masa reses.
Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil, meminta kepada aparat penegak hukum agar memberikan hukuman yang berat terhadap bandar narkoba di Aceh.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengatakan, pemerintah tidak bisa begitu saja mengganti draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).