HNW: Kita Dipaksa PPKM Darurat Tapi WNA China Lenggang Kangkung Masuk Indonesia
Kembali masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia di tengah pembatasan masyarakat menandakan pemerintah tidak benar-benar serius bekerja menekan laju penularan Covid-19.
Rubrik
Kutipan Media
Dua Menteri Hadiri Penghargaan “Ikatan Cinta”, Anggota DPR Ingatkan Oksigen Langka dan Mahal Akibat Pandemi
Anggota Komisi IX DPR Alifudin menyayangkan kehadiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara penghargaan kepada sinetron Ikatan Cinta, Kamis (1/7/2021).
Tolak Dua Pasal RUU Energi Baru Terbarukan, PKS: PLN Bisa Bangkrut
Fraksi PKS DPR RI menolak dua pasal dalam RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) pada Rapat Pengambilan Keputusan yang dilaksanakan Komisi VII DPR RI, Kamis (1/7/2021).
Anggota Banggar FPKS Menolak Cabut Subsidi Listrik 450 VA
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat tidak akan mencabut subsidi listrik berkapasitas 450 Volt Ampere (VA). Hal ini disampaikan saat rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
PKS Sentil Pemerintah: Apa Bedanya PPKM Mikro & PPKM Darurat?
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani, mempertanyakan dan mengkritik wacana PPKM Darurat yang muncul dan disebut-sebut akan jadi kebijakan baru penanganan Covid-19.
Usulan DPR, Pajak Sepeda Motor 150 cc ke Bawah Dihapus!
Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam mengusulkan ada pembebasan pajak sepeda motor, khususnya untuk mesin di bawah 150 cc.
DPR Usul ke Sri Mulyani, Gaji di Bawah Rp 8 Juta Bebas Pajak!
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan agar batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) di Indonesia dinaikkan menjadi Rp 8 juta perbulan. Ini dinilai akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi covid yang belum usai.
DPR Minta Nadiem Tak Paksakan Pembelajaran Tatap Muka
Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, menilai jika PTM dipaksakan di tengah kasus COVID-19 yang sangat tinggi, bisa berdampak negatif. Maka dari itu, ia meminta agar Nadiem mampu mengambil keputusan yang bijak dengan menunda PTM. Beberapa daerah mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang cukup parah, sehingga jika resikonya tinggi lebih baik ditunda sampai kondisi memungkinkan.
PKS Desak Pemerintah Bayar Tagihan Rp 2,56 T Ke 909 Rumah Sakit Covid-19
Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah segera membayar utang ke semua rumah sakit yang menangani Covid-19.
PKS soal BEM UI Sebut Jokowi King of Lip Service: Mahasiswa Jujur, Jangan Baper
Merespons hal ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ikut berkomentar. Mardani mendukung kritik yang disampaikan BEM UI itu.