Naskah Lengkap Pandangan FPKS tentang Pesantren di Panja Pesantren Komisi 8 DPR RI
Disampaikan oleh: Drs. H. Mohd. Iqbal Romzi Nomor anggota: A – 92 Download Pandangan Fraksi tentang Pesantren di Panja Pesantren Komisi 8 DPR RI
Disampaikan oleh: Drs. H. Mohd. Iqbal Romzi Nomor anggota: A – 92 Download Pandangan Fraksi tentang Pesantren di Panja Pesantren Komisi 8 DPR RI
Disampaikan oleh: Hj. Ledia H. Amaliah, S.Si, M.Psi. T. Nomor anggota: A-98 Download Pandangan Fraksi tentang UU no 30 tahun 2002 di Paripurna DPR RI
Disampaikan oleh: Hj. Ledia H. Amaliah, S.Si, M.Psi. T. Nomor anggota: A-98 Download Pandangan Fraksi tentang UU no 12 tahun 2011 di Badan Legislasi DPR RI
Disampaikan oleh: Hj. Ledia H. Amaliah, S.Si, M.Psi. T. Nomor anggota: A-98 Download Pandangan Fraksi tentang UU no 17 tahun 2014 di Paripurna DPR RI
Disampaikan oleh: Hj. Ledia H. Amaliah, S.Si, M.Psi. T. Nomor anggota: A-98 Download Pandangan Fraksi tentang UU no 12 tahun 2011 di Paripurna DPR RI
Disampaikan oleh Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM Nomor Anggota: A – 122 Download Pandangan Fraksi tentang RUU Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan
Disampaikan oleh : M. Nasir Djamil, M.Si. Nomor Anggota : A – 84 Download Pandangan Fraksi tentang KUHP di Komisi 3 DPR RI
PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG ========================================================================= Disampaikan oleh: Nomor Anggota: Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami
Disampaikan oleh : M. Nasir Djamil, M.Si.
Nomor Anggota : A – 84
Penjelasan FPKS DPR RI terhadap RUU Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ============================================================= Alasan FPKS menyatakan tidak menyatakan pendapat pada pembahasan tingkat I terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002