Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

e-newsletter PKSPARLEMEN Edisi Desember 2019 Pekan Keempat

 

Catatan Redaksi Alhamdulillah, kami ucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas perjalanan kinerja Fraksi PKS periode 2019 s.d 2024. Sejak dilantik 1 oktober hingga akhir tahun 2019, genap tiga bulan Anggota Fraksi PKS DPR RI mengambil peran dalam kerja Parlemen. Usia yang ‘Masih seumur jagung’ dan perlu banyak belajar. Sikap PKS jelas sejak

e-newsletter PKSPARLEMEN Edisi Desember 2019 Pekan Ketiga

 

Mengapa Fraksi PKS harus bicara Uighur? Mengomentari UU Diskriminasi di India? Tidak ada suara Pemilih disana dan jauh jaraknya dari sini. Bagi kami Amanat konstitusi harus ditunaikan, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

e-newsletter PKSPARLEMEN Edisi Desember 2019 Pekan Kedua

 

Assalamualaikum.wrwb. Sahabat dan Rekan Dakwah parlemen, Alhamdulillah kita sudah menginjak pekan ke dua desember, jelang akhir tahun 2019. E-Newsletter Fraksi PKS DPR RI menyimpan sejumlah catatan: šŸ“ŒHutang yang tercatat pada ambang BAHAYA. Ditengah defisit neraca berjalan. šŸ“ŒRetorika Hukuman Mati Koruptor, tapi Beri Grasi pada pelaku šŸ“ŒKontroversi Menghapus Khilafah dan Jihad dalam Kurikulum Kemenag. Disisi lain

Enewsletter PKSPARLEMEN Edisi Desember 2019 Pekan Pertama

 

Assalamualaikum.wrwb Bismillahirrahmanirrahim Sekali Layar Terkembang Pantang Biduk Surut Ke PantaiĀ atau dalam bahasa Bugis “Kualleangi Tallanga Natowaliaā€. Melambangkan keberanian menjalankan sebuah prinsip dan tentuĀ dengan penuh kearifan dan perhitungan yang matang. Dengan bertawakal kepada Allah dan berikhtiar sungguh-sungguh, Fraksi PKS DPR RI kembali meluncurkan E-Newsletter edisi ke I Bulan Desember 2019. Memuat berbagai ikhtiar Aleg FPKS selama

Enewsletter PKSPARLEMEN Edisi November 2019 Pekan Keempat

 

Dear All, Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan di dorong keinginan luhur agar proses sirkulasi informasi pesan Fraksi PKS DPR RI sampai kepada pemangku kepentingan (publik). Izinkan kami mempersembahkan Newsletter Edisi IV November 2019. Mohon doa dan masukannya agar dapat terus berkarya maksimal dalam perjuangan di dakwah Parlemen Terima Kasih / Jazakallah khairan Katsiran HUMAS Fraksi PKS

Enewsletter PKSPARLEMEN Edisi November 2019 Pekan Ketiga

 

Dear All, Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan di dorong keinginan luhur agar proses sirkulasi informasi pesan Fraksi PKS DPR RI sampai kepada pemangku kepentingan (publik). Izinkan kami mempersembahkan Newsletter Edisi III November 2019. Mohon doa dan masukannya agar dapat terus berkarya maksimal dalam perjuangan di dakwah Parlemen Terima Kasih / Jazakallah khairan Katsiran HUMAS Fraksi PKS

Enewsletter PKSPARLEMEN Edisi November 2019 Pekan Kedua

 

Secara umum kondisi ketenaga-kerjaan Indonesia pada Agustus 2019 cenderung menurun dibandingkan Februari 2019. Jumlah pengangguran melonjak mencapai 7,05 juta (Agustus 2019) dari 6,82 juta (Februari 2019). Ir. H. A. Junaidi Auly, MM Ā    Berikut enewsletter edisi ini ENEWS FPKS DPR RI – ED. II NOV 2019

Enewsletter November 2019 Edisi Pekan ke-I

 

Kita sudah sampaikan tidak setuju kenaikan iuran BPJS khususnya untuk kelas III, karena memberatkan masyarakat. Rakyat jangan jadi korban defisit BPJSĀ  (Kurniasih Mufidayati )     Berikut Enewsletter November 2019 Edisi Pekan ke-I ENEWS ED. 2019 1108  

Enewsletter Oktober 2019 Edisi Pekan ke-IV

 

“Kami menangkap kegelisahan rakyat, mereka sangat keberatan iuran BPJS dinaikkan. Jadi tolong pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena hal itu sama sekali bukan solusi yang berpihak kepada rakyat.” Berikut enewsletter edisi perdana ini. ENEWS ED. 2019 1004    

NTT Klaim Blok Masela, Uluputty: Kami Minta Pemerintah Buka Peta

 

ā€œKami minta Pemerintah membuka peta konsesi wilayah yang ada dalam Plan Of Development (PoD). Jika PoD dibuka, akan diketahui dengan jelas posisi geografis blok Masela. Publik mesti tahu Blok Masela masuk di wilayah administrasi mana, agar tidak muncul klaim-klaim yang tidak berdasar,ā€ (Saadiah Uluputty)