Masukan tersebut terutama berkaitan dengan pembentukan Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan penyusunan aturan turunan peraturan perundang-undangan, dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, selambat-lambatnya 17 Oktober 2014
FPI meminta Fraksi PKS terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) minuman beralkohol (Minol).
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa meluncurkan bukunya yang berjudul “Menata Jaminan Halal Di Indonesia” di perpustakaan MPR RI, Kompleks Parlemen senayan, Jakarta, Rabu (12/10).
“Hari ini Fraksi PKS kedatangan tamu istimewa,” begitu kata ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini saat menyambut Rumah Keluarga Indonesia (RKI) di ruang rapat pleno Fraksi PKS, Selasa (11/10).
Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan diskusi dengan tema “Big Data, Sebuah Struktur Baru Kekuatan Politik? di ruang rapat pleno gedung Nusantara I lantai kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/10).
Ketua Fraksi PKS DPR RI DR Jazuli Juwaini bersama dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menerima kunjungan dari para pengurus serta alim ulama Ma’had An-Nuaimy di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Selasa (4/10)
Aspirasi tersebut langsung diterima oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana dan Anggota Komisi V Sigit Sosiantomo
Dalam rangka Hari Aspirasi tiap Selasa, Fraksi PKS DPR RI menerima aspirasi dari Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait beberapa hal, mulai dari pembangunan gereja hingga pembangunan gedung sekolah
Fraksi PKS DPR RI menyelenggaran Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Menggagas Pemilu Ideal 2019 di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Rabu (21/9). Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menjelaskan bahwa dengan adanya FGD ini, PKS ingin menghimpun gagasan-gagasan dari berbagai pemangku kepentingan tentang evaluasi dari Pemilu Sistem Terbuka (open list system) pada dua periode belakangan ini, yaitu 2009-2014 dan 2014-2019.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) melihat peraturan Dokter Layanan Primer (DLP) dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter (Dikdok) sebagai sumber konflik di masa yang akan datang.