Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ============================================================ Disampaikan oleh : Drs. H. Hamid Noor Yasin, M.M. Nomor Anggota : A-465 Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh; Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR RI; – Rekan-rekan wartawan serta

Aher Tekankan Festival Aspirasi BAM DPR RI Serap Aspirasi Petani dan Nelayan Karawang untuk Perkuat Kedaulatan Pangan Nasional

Aher Tekankan Festival Aspirasi BAM DPR RI Serap Aspirasi Petani dan Nelayan Karawang untuk Perkuat Kedaulatan Pangan Nasional

 

Karawang (10/12) — Dalam kegiatan Festival Aspirasi BAM (Badan Aspirasi Masyarakat) DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait kedaulatan pangan, diversifikasi, serta inovasi pertanian dan perikanan yang inklusif, Ketua BAM DPR RI, Dr. KH. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si., menegaskan bahwa Karawang memiliki posisi strategis sebagai sentra pangan nasional, khususnya sebagai salah satu produsen padi terbesar

Netty Prasetiyani: Reformasi BPJS Mendesak, Negara Harus Hadir Lindungi Peserta JKN

Netty Prasetiyani: Reformasi BPJS Mendesak, Negara Harus Hadir Lindungi Peserta JKN

 

Jakarta (10/12) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menegaskan komitmen Komisi IX untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui penguatan BPJS Kesehatan. Hal ini ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks

Anggota Komisi IV Slamet Soroti UU Cipta Kerja sebagai Akar Masalah Kerusakan Lingkungan

Anggota Komisi IV Slamet Soroti UU Cipta Kerja sebagai Akar Masalah Kerusakan Lingkungan

 

Jakarta (10/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet, menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap regulasi yang dinilai membuka celah eksploitasi lingkungan, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan,

Abdul Hadi Desak Pemerintah Tingkatkan Kesiapsiagaan dan Dorong Penetapan Bencana Nasional untuk Sumatera

Abdul Hadi Desak Pemerintah Tingkatkan Kesiapsiagaan dan Dorong Penetapan Bencana Nasional untuk Sumatera

 

Jakarta (10/12) — Menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi cuaca ekstrem dan rangkaian bencana yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya Sumatra. Hal itu ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report di Gedung Nusantara II, Kompleks

Netty Prasetiyani Serukan Perlindungan Kelompok Rentan dalam Penanganan Bencana Sumatera

Netty Prasetiyani Serukan Perlindungan Kelompok Rentan dalam Penanganan Bencana Sumatera

 

Jakarta (10/12) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas rangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (08/12), Netty menegaskan perlunya pemerintah memperhatikan

Riyono Ultimatum Kementerian Kehutanan Ungkap 12 Perusahaan Perusak Hutan

Riyono Ultimatum Kementerian Kehutanan Ungkap 12 Perusahaan Perusak Hutan

 

Jakarta (10/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, memberikan tenggat waktu 30 hari kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengungkap akar masalah kerusakan hutan serta mengidentifikasi 12 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dan menyebabkan bencana di berbagai daerah. Hal ini disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Penutupan

Desak Status Bencana Nasional, Hamid Noor Yasin Ingatkan Pemerintah: Kerusakan Alam adalah Akibat Ulah Manusia

Desak Status Bencana Nasional, Hamid Noor Yasin Ingatkan Pemerintah: Kerusakan Alam adalah Akibat Ulah Manusia

 

Jakarta (10/12) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional atas rangkaian banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Desakan ini ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Persidangan II

Jaga Hutan, Jaga Kehidupan: Johan Rosihan Minta Pemerintah Bertindak Serius Atasi Kerusakan Hutan Pemicu Banjir Besar

Jaga Hutan, Jaga Kehidupan: Johan Rosihan Minta Pemerintah Bertindak Serius Atasi Kerusakan Hutan Pemicu Banjir Besar

 

Jakarta (10/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menegaskan bahwa banjir bandang yang melanda Sumatera Utara harus menjadi alarm keras bagi seluruh pihak untuk menghentikan kerusakan hutan dan memperkuat upaya perlindungan lingkungan. Pernyataan ini ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang

Pemerintah Didorong Kucurkan Dana Darurat Bencana di Sumatera, Termasuk Keringanan UKT Mahasiswa

Pemerintah Didorong Kucurkan Dana Darurat Bencana di Sumatera, Termasuk Keringanan UKT Mahasiswa

 

Jakarta (10/12) — Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk membantu korban bencana alam yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Salah satu prioritas utama adalah memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa dan dispensasi