Ambon (28/04) — Menjelang pembahasan anggaran tahun 2027, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Maluku Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menginisiasi pertemuan strategis bersama Gubernur Maluku dan seluruh jajaran teknis infrastruktur sebagai bagian dari agenda masa reses, Senin (27/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung di kediaman resmi Gubernur Maluku ini menghadirkan unsur penting pembangunan, mulai dari Kepala Balai BPJN, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya, Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Sarana Prasarana Strategis, hingga Kepala Dinas PU Provinsi Maluku beserta jajaran.
Gubernur Maluku dalam pengantarnya menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada progres fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menilai forum seperti ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan langkah antara pusat dan daerah.
Sementara itu, Saadiah Uluputty menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kesiapan Maluku dalam menghadapi pembahasan APBN 2027.
“Saya sangat mengapresiasi respons cepat Bapak Gubernur Maluku yang langsung memfasilitasi pertemuan ini. Bahkan di tengah waktu istirahat, beliau langsung mengatur sehingga kita semua bisa duduk bersama malam ini,” ujar Saadiah.
Ia menekankan pentingnya kesiapan sejak dini, terutama dalam memenuhi berbagai readiness criteria yang menjadi syarat utama dalam pengusulan program pembangunan ke tingkat nasional.
“Ini bukan sekadar pertemuan, tetapi upaya menyamakan persepsi. Kita perlu memastikan pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berjalan jelas, sehingga usulan program benar-benar siap secara administratif dan substansi,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Saadiah Uluputty dan Gubernur Maluku bersama-sama mendengarkan paparan dari para kepala balai terkait program yang telah berjalan, yang sedang dikerjakan, hingga rencana ke depan. Berbagai kendala di lapangan juga turut disampaikan sebagai bahan evaluasi bersama.
Keduanya sepakat bahwa sinergi yang kuat antara DPR RI, pemerintah provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Maluku.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari koordinasi berkelanjutan, sehingga setiap program yang diusulkan dalam pembahasan anggaran 2027 dapat lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Maluku.