Jakarta (16/10) — Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 harus menjadi momentum bagi produk Indonesia untuk menembus pasar global. Namun, keberhasilannya tidak semestinya berhenti pada banyaknya peserta pameran, kehadiran pembeli internasional, maupun besarnya potensi transaksi yang diumumkan.
⠀
Alqassam Kasuba menilai ukuran keberhasilan promosi perdagangan harus dilihat dari dampak nyata yang dihasilkan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ingin memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksinya.
⠀
“Pameran adalah pintu masuk, bukan garis finis. Tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah pembeli tertarik pada suatu produk. Apakah pesanan benar-benar terjadi? Apakah pelaku usaha mampu memenuhi permintaan? Apakah transaksi berlanjut menjadi hubungan bisnis yang berkelanjutan?” ujar Alqassam.
⠀
Kementerian Perdagangan mencatat bahwa hingga 29 September 2026, pembeli internasional dari 113 negara telah mendaftar untuk menghadiri TEI 2026. Sementara itu, sebanyak 1.533 pelaku usaha Indonesia, termasuk UMKM, telah mendaftar sebagai peserta pameran. Pemerintah menargetkan potensi transaksi mencapai US$17,5 miliar.
⠀
Menurut Alqassam, angka tersebut menunjukkan besarnya peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha Indonesia. Namun, potensi transaksi harus dibedakan dari kontrak dagang yang benar-benar terlaksana dan ekspor yang terealisasi.
⠀
“Target transaksi penting sebagai sasaran. Tetapi publik juga perlu mengetahui hasil akhirnya. Berapa kontrak yang ditandatangani? Berapa pesanan yang benar-benar dipenuhi? Berapa nilai ekspor yang terealisasi? Dan berapa banyak UMKM yang setelah pameran justru mendapatkan pelanggan tetap?” katanya.
⠀
Persoalan UMKM Bukan Hanya Mendapatkan Pembeli
⠀
Alqassam menekankan bahwa akses pasar tidak dapat dipisahkan dari kemampuan produksi, pembiayaan, standardisasi, sertifikasi, pengemasan, dan distribusi.
⠀
UMKM yang berhasil mendapatkan pesanan besar belum tentu langsung mampu memenuhinya. Keterbatasan modal kerja, kapasitas mesin, ketersediaan bahan baku, dan konsistensi mutu dapat menjadi penghambat ketika permintaan meningkat.
⠀
Karena itu, fasilitasi promosi ekspor perlu diikuti dengan dukungan yang menjawab kebutuhan riil pelaku usaha.
⠀
“Jangan sampai UMKM berhasil mendapatkan calon pembeli, tetapi kemudian kehilangan peluang karena tidak mampu memenuhi volume, standar kualitas, atau tenggat pengiriman. Menghubungkan penjual dengan pembeli itu penting, tetapi memastikan transaksi bisa dijalankan juga sama pentingnya,” ujar Alqassam.
⠀
Ia mendorong agar pemerintah mengintegrasikan kegiatan promosi dengan akses pembiayaan produktif, pendampingan ekspor, sertifikasi, peningkatan kapasitas produksi, serta layanan logistik.
⠀
Dukungan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap usaha. UMKM yang baru merintis ekspor tentu membutuhkan pendampingan berbeda dari usaha yang sudah memiliki pelanggan internasional dan ingin memperluas negara tujuan.
⠀
Pemerintah Perlu Mengukur Hasil Setelah Pameran
⠀
Alqassam mengapresiasi langkah Kementerian Perdagangan yang menyiapkan penjajakan bisnis sebelum pameran, mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli selama kegiatan, serta merencanakan pemantauan kontrak dagang setelah acara selesai.
⠀
Menurutnya, tahapan tersebut perlu diperkuat dengan sistem evaluasi yang terbuka, terukur, dan dapat dipantau secara berkala.
⠀
Ia mengusulkan agar pemerintah menyajikan laporan pascapameran yang membedakan setidaknya empat capaian: potensi transaksi, kontrak atau pesanan yang disepakati, transaksi yang benar-benar dibayar, dan ekspor yang telah terealisasi.
⠀
Laporan juga perlu menunjukkan berapa banyak UMKM yang terlibat, sektor yang memperoleh manfaat, sebaran daerah asal pelaku usaha, serta keberlanjutan transaksi setelah pameran berakhir.
⠀
“Dengan data tersebut, kita bisa menilai apakah promosi perdagangan benar-benar memperluas basis eksportir Indonesia atau hanya meningkatkan nilai transaksi yang diumumkan pada saat acara. Kebijakan yang baik harus dapat dievaluasi berdasarkan hasil, bukan hanya aktivitas,” tegasnya.
⠀
Produk Daerah Jangan Hanya Menjadi Etalase
⠀
Alqassam juga menyoroti pentingnya memastikan pelaku usaha di luar pusat-pusat ekonomi utama memperoleh akses yang memadai ke pasar internasional.
⠀
Bagi daerah seperti Maluku Utara, komoditas dan produk lokal seperti kelapa olahan, kenari, rempah-rempah, hasil perikanan, pangan lokal, dan kerajinan memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.
⠀
Namun, potensi bahan baku tidak otomatis menjelma menjadi keunggulan bisnis. Pelaku usaha membutuhkan pengolahan yang konsisten, mutu yang terstandar, desain dan kemasan kompetitif, kepastian pasokan, serta akses kepada pembeli yang sesuai.
⠀
“Daerah tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah sementara nilai tambah terbesar dinikmati di tempat lain. Kita perlu membangun kemampuan agar produk lokal dapat diolah, memiliki merek, memenuhi standar pasar, dan memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar,” katanya.
⠀
Ia mendorong agar fasilitasi ekspor tidak hanya berorientasi pada kehadiran pelaku usaha di pameran, tetapi juga pada pembentukan hubungan dagang jangka panjang antara produsen daerah, distributor, eksportir, dan pembeli internasional.
⠀
Pendekatan ini sekaligus dapat menghubungkan kebijakan perdagangan dengan pengembangan industri kecil dan menengah sehingga promosi produk berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja di daerah.
⠀
Keberhasilan Harus Dirasakan oleh Pelaku Usaha
⠀
Alqassam menegaskan bahwa perluasan ekspor seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat produktivitas, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, dan memperluas kesempatan kerja.
⠀
Pemerintah tetap perlu mengadakan pameran, mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli, dan membuka jaringan perdagangan internasional. Namun, seluruh kegiatan tersebut harus menjadi bagian dari sistem dukungan usaha yang berkelanjutan.
⠀
“UMKM tidak hanya membutuhkan kesempatan untuk tampil. Mereka membutuhkan kesempatan untuk menjual, memproduksi, memenuhi pesanan, memperoleh keuntungan, dan mengembangkan usahanya. Di situlah manfaat kebijakan perdagangan seharusnya benar-benar terlihat,” ujar Alqassam.
⠀
“Jangan hanya menghitung berapa banyak produk yang dipamerkan. Hitung juga berapa banyak usaha yang mendapatkan pasar baru, berapa transaksi yang benar-benar terealisasi, dan berapa pelaku usaha yang mampu tumbuh setelah pameran berakhir.”