Jakarta (21/11) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyambut baik putusan bersejarah Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) di Den Haag pada Kamis (19/11), yang secara resmi menyatakan Myanmar bersalah telah melakukan tindakan genosida terhadap etnis Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Menurutnya, vonis tersebut merupakan kemenangan moral sekaligus tonggak penting bagi penegakan hukum dan keadilan internasional setelah penantian panjang para korban selama bertahun-tahun.
“Putusan ICJ ini adalah pengakuan hukum tertinggi di tingkat dunia bahwa apa yang dialami saudara-saudara kita etnis Rohingya bukanlah sekadar konflik internal, melainkan kejahatan genosida yang terstruktur dan sistematis. Keadilan akhirnya menemukan jalannya meski membutuhkan waktu yang panjang,” ujar Sukamta di Jakarta, Jumat (20/11).
Menyikapi putusan yang mewajibkan Myanmar memulangkan pengungsi Rohingya secara aman dan bermartabat, menghukum pelaku, serta memberikan kompensasi kepada korban, Sukamta mendesak ASEAN untuk segera mengambil sikap kolektif yang tegas. Ia menilai ASEAN tidak boleh lagi berlindung di balik prinsip nonintervensi ketika kejahatan kemanusiaan terberat telah terbukti secara sah di mata hukum internasional.
“ASEAN memiliki tanggung jawab moral dan regional yang besar. Putusan ICJ ini harus menjadi landasan bagi Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk menekan rezim Myanmar agar mematuhi seluruh poin putusan mahkamah. Jangan sampai putusan bersejarah ini hanya berhenti di atas kertas tanpa implementasi nyata di lapangan,” tegas legislator asal Yogyakarta tersebut.
Sukamta menambahkan, ASEAN perlu membentuk mekanisme pemantauan khusus guna memastikan proses pemulangan pengungsi Rohingya berjalan aman, sukarela, serta disertai pemulihan hak-hak kewarganegaraan dan harta benda mereka.
Lebih jauh, Sukamta menekankan bahwa putusan ICJ terhadap Myanmar ini harus menjadi pemicu (trigger) dan preseden hukum yang kuat untuk mempercepat penindakan serta penyelesaian kasus-kasus genosida lainnya di dunia, khususnya yang sedang berlangsung di Palestina.
“Vonis ICJ dalam perkara Gambia melawan Myanmar membuktikan bahwa tidak ada satu pun negara yang kebal hukum atas kejahatan genosida. Kita berharap keberanian dan ketegasan majelis hakim ICJ ini menular dan menjadi energi pendorong untuk segera menuntaskan gugatan genosida terhadap Israel atas penderitaan rakyat Palestina di Gaza,” ujarnya.
Ia pun mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus memainkan peran aktif dalam diplomasi internasional guna mengawal pelaksanaan putusan ICJ terkait Rohingya sekaligus memperkuat dukungan hukum bagi kemerdekaan dan keadilan rakyat Palestina.