Jakarta (08/09) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jawa Timur I, Reni Astuti, mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) memperbaiki kualitas data desil agar program bantuan pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Reni dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Selasa (08/09), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Reni mengatakan persoalan data desil saat ini menjadi perhatian publik menyusul adanya temuan masyarakat yang secara kondisi ekonomi tergolong tidak mampu, tetapi tercatat dalam desil tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan dan perbaikan data kemiskinan agar sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.
“Banyak temuan masyarakat, kemudian kondisinya tidak mampu, tetapi desilnya pada desil yang tinggi. Saya sebagai anggota Komisi X yang bermitra dengan Badan Pusat Statistik yang punya kewenangan terkait dengan desil ini, tentu mendorong kepada BPS untuk melakukan perbaikan data,” ujar Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur I tersebut.
Ia menilai akurasi data menjadi hal penting karena akan menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah. Untuk itu, Reni mendorong BPS memberikan ruang yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memperbarui maupun menyanggah data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“BPS sudah melakukan melalui saluran online, tetapi saya juga mendorong ini juga bisa dilakukan secara offline melalui kantor desa atau kantor kelurahan atau dinas sosial. Karena itu BPS juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah,” kata Reni.
Menurutnya, mekanisme sanggah desil perlu didukung pelayanan yang responsif dari BPS dan pemerintah daerah. Masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap data harus mendapatkan kepastian bahwa sanggahan mereka diproses dan ditindaklanjuti.
“Pemerintah daerah dan BPS harus sama-sama melayani masyarakat yang tengah menyanggah desil. Masyarakat jangan lagi kemudian menimbulkan ketidakpercayaan baru ketika kemudian melakukan sanggah desil tapi tidak ditindaklanjuti,” tegasnya.
Lebih lanjut, Reni mengingatkan agar data desil tidak dijadikan satu-satunya syarat dalam menentukan penerima bantuan, khususnya untuk kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, proses pembaruan data masih terus berjalan sehingga persoalan administratif tidak seharusnya menghambat masyarakat memperoleh hak atas layanan dasar.
“Jangan jadikan desil sebagai satu-satunya syarat karena saat ini masih banyak pembaharuan dan perbaikan data. Jangan sampai hanya karena desil, karena adanya problem administratif atau problem data yang masih terus dilakukan perbaikan, kemudian masyarakat kita terhalang untuk mendapatkan keseluruhan program,” pungkas Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur I tersebut.