Jakarta (08/09) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I, Johan Rosihan, meminta pemerintah segera mengantisipasi dampak erupsi terhadap sektor pertanian, peternakan, dan kelautan yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan serta pendapatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Johan dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Selasa (08/09), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Johan mengaku sempat tertahan selama tiga hari di daerah pemilihannya akibat penutupan penerbangan menuju dan keluar Jakarta. Namun, ia menilai dampak erupsi tidak semestinya hanya dilihat dari terganggunya sektor penerbangan. Menurutnya, abu vulkanik dalam konsentrasi tertentu juga dapat memengaruhi kualitas air, tanaman, hingga pakan ternak.
“Saya tidak ingin menyoroti dari sisi penerbangannya. Boleh kita menghitung penerbangan dengan sampai ratusan penerbangan itu ter-cancel, tetapi saya ingin mengingatkan bahwa dalam konsentrasi tertentu, abu vulkanik itu akan berpengaruh kepada kualitas air, kepada tanaman, juga kepada pakan ternak,” ujar Anggota DPR RI Dapil NTB I tersebut.
Selain sektor pertanian dan peternakan, Johan menyoroti dampak pembatasan aktivitas melaut di wilayah yang terdampak erupsi. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menurunkan pendapatan nelayan sehingga pemerintah perlu segera mengetahui besaran dampak yang dialami masyarakat.
“Pembatasan aktivitas melaut di sekitar wilayah yang terkena dampak pasti akan menurunkan pendapatan dari nelayan kita. Karena itu, saya berharap kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian KKP agar segera melakukan pendataan, perhitungan berapa luas lahan yang terganggu, bahkan ternak kita,” kata Johan.
Ia menegaskan, pemerintah perlu menghitung potensi gangguan terhadap produksi dan pasokan pangan sejak awal, bukan menunggu hingga masyarakat mengalami kerugian besar. Pendataan tersebut penting untuk menentukan langkah mitigasi dan memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga.
“Jangan sampai kita hadir di ujung ketika masyarakat berteriak mengalami kerugian besar baru kita muncul. Tetapi menurut saya kita negara harus hadir sejak mitigasi bencana ini sampai nanti pemulihan pascabencana,” tegas Anggota Komisi IV DPR RI tersebut.
Johan menekankan bahwa kehadiran negara harus dirasakan masyarakat sepanjang proses penanganan bencana, mulai dari mitigasi hingga pemulihan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.