Jakarta (03/09) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, mengikuti rapat kerja penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027 bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Selasa (1/9/2026).

Dalam rapat tersebut, usulan penambahan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp229,23 miliar turut dibahas. Dukungan anggaran dinilai perlu disesuaikan dengan tingginya target realisasi investasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Jalal, usulan tersebut perlu dikawal secara cermat dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPR RI. Melalui pendanaan yang memadai, berbagai program penanaman modal dan hilirisasi diharapkan dapat dijalankan secara optimal, efektif, dan terukur.

Perluasan investasi di luar sektor mineral dan batubara juga perlu diperkuat. Sektor pertanian, perikanan, pariwisata, energi terbarukan, serta industri pengolahan dapat terus dikembangkan agar pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha dapat dirasakan secara lebih merata.

Perhatian turut diberikan terhadap peningkatan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Penguatan teknologi diharapkan diikuti sosialisasi dan pendampingan, sehingga sistem tersebut semakin mudah digunakan oleh pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp974,84 miliar telah disetujui dengan tambahan usulan Rp229,23 miliar. Dengan demikian, total anggaran yang diusulkan mencapai sekitar Rp1,20 triliun untuk program penanaman modal, hilirisasi, dan dukungan manajemen.

Jalal berharap anggaran tersebut dimanfaatkan secara akuntabel untuk menarik investasi berkualitas, membuka lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian daerah. Manfaat investasi diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan terbukanya kesempatan kerja.