Jakarta (01/09) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendorong pemerintah memastikan kebijakan dan dukungan anggaran bagi penyandang disabilitas dilakukan secara proporsional, khususnya di bidang olahraga dan literasi. Menurutnya, banyak penyandang disabilitas telah menorehkan prestasi hingga tingkat internasional, namun dukungan negara masih perlu diperkuat.

Hal tersebut disampaikan Fikri dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (01/09).

Dalam pembahasan bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Fikri menyuarakan agar atlet disabilitas mendapatkan perhatian yang lebih proporsional. Ia menilai prestasi mereka tidak hanya terbatas pada tingkat lokal dan regional, tetapi juga telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

“Banyak yang berprestasi di Indonesia itu atlet yang kaum disabilitas. Support dari APBN atau support dari pemangku kepentingan pemegang kebijaksanaan kadang-kadang terlewatkan, padahal mereka orang-orang yang sangat berprestasi tidak hanya di tingkat lokal, regional, bahkan internasional,” ujar Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah IX tersebut.

Selain olahraga, Fikri menyoroti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam layanan literasi digital. Berdasarkan masukan dari Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), ia menyebut akses terhadap platform digital seperti Ipusnas masih menghadapi kendala bagi tunanetra.

Karena itu, Fikri mendorong Perpustakaan Nasional memastikan web content accessibility guideline diterapkan agar layanan literasi digital dapat diakses seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

“Mudah-mudahan nanti bersama-sama dengan yang lain, kita membuat kebijakan yang inklusif untuk semuanya,” tegas Fikri.

Ia menekankan bahwa transformasi literasi yang kini semakin berkembang ke ruang digital harus dibarengi dengan desain layanan yang aksesibel. Dengan demikian, kemajuan teknologi tidak justru menciptakan hambatan baru bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pengetahuan dan informasi.