Jakarta (01/09) — Ketua Majelis Syuro PKS, Moh. Sohibul Iman, mendorong agar pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) untuk Tahun Anggaran 2027 diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sohibul dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (01/09).
Sohibul mengatakan seluruh komisi di DPR RI tengah berkonsentrasi menyelesaikan pembahasan RKA K/L 2027. Ia berharap proses tersebut dapat dituntaskan sebelum memasuki tahun anggaran baru, dengan memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita berharap bahwa APBN ini bisa kita manfaatkan, kita gunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan yang tentu saja itu adalah demi kesejahteraan masyarakat kita. Setiap rupiah yang kita alokasikan di dalam APBN ini mudah-mudahan betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” ujar Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat XI tersebut.
Menurutnya, APBN harus dipandang masyarakat sebagai instrumen negara yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, bukan sesuatu yang jauh dari kebutuhan mereka. Karena itu, efektivitas dan keberpihakan anggaran perlu terus menjadi perhatian dalam pembahasan RKA K/L.
Selain persoalan anggaran, Sohibul turut menanggapi dinamika pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia mengimbau masyarakat tetap bersabar dan memberikan ruang bagi DPR untuk menuntaskan pembahasan regulasi tersebut sesuai komitmen yang telah disampaikan.
“Saya mengimbau kepada masyarakat sebagaimana yang sudah disiarkan bahwa DPR insya Allah berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang ini di tahun ini juga. Karena itu kita mesti semuanya bersabar menunggu itu,” ujarnya.
Sohibul juga mendorong masyarakat aktif memberikan masukan terhadap substansi RUU tersebut. Menurutnya, partisipasi publik penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan harapan dan kepentingan masyarakat.