Jakarta (24/08) — Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin meminta pemerintah memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul tingginya sebaran titik panas di sejumlah wilayah Indonesia. Ia meminta pemerintah tidak menunggu kebakaran meluas tanpa melakukan langkah pencegahan mengingat saat ini Indonesia mengalami fenomena El Nino dan puncak musim kemarau.

“BMKG sudah memberikan peringatan mengenai El Nino, kekeringan, dan meningkatnya risiko karhutla. Yang harus dipastikan sekarang adalah apakah informasi tersebut benar-benar sampai kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di wilayah rawan, lalu diterjemahkan menjadi tindakan. Jangan sampai peringatan dini berhenti sebagai informasi tanpa menjadi tindakan dini,” ujar Hamid, Senin (24/8/2026).

Berdasarkan pantauan satelit BMKG pada 24 Agustus 2026 pukul 00.00–14.00 WIB, Kalimantan menjadi wilayah dengan sebaran titik panas terbesar, yakni 1.797 titik, terdiri dari 7 titik tingkat rendah, 1.755 tingkat sedang, dan 35 tingkat tinggi. Sumatera menyusul dengan 1.359 titik, terdiri dari 1 rendah, 1.327 sedang, dan 31 tinggi.

Sementara itu, Papua dan Maluku meski memiliki jumlah total titik panas lebih rendah, justru mencatat 113 titik panas kategori tinggi, disertai 26 titik rendah dan 667 titik sedang. Adapun Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara relatif lebih aman karena titik panas yang terpantau hanya berada pada kategori sedang.

“Angka ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh hanya melihat karhutla sebagai persoalan Kalimantan. Kalimantan memang menjadi perhatian utama, tetapi Sumatera juga memiliki lebih dari 1.300 titik panas kategori sedang, sementara Papua dan Maluku justru memiliki titik panas kategori tinggi yang cukup besar. Artinya, mitigasi harus dilakukan secara nasional dengan prioritas berbasis risiko,” tegas Hamid.

Menurutnya, sebagai mitra Komisi V, BMKG harus memastikan informasi peringatan dini tidak berhenti pada produk informasi, tetapi tersampaikan secara cepat kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan melakukan tindakan di lapangan. Informasi El Nino, kekeringan, titik panas, dan potensi karhutla harus menjadi dasar untuk menentukan wilayah prioritas patroli, kesiapan sarana, pemadaman dini, dan langkah pencegahan lainnya.

“Kita perlu memastikan siapa yang menerima informasi BMKG, kapan informasi diterima, dan apa tindakan setelah informasi itu diterima. Kalau suatu wilayah sudah teridentifikasi berisiko tinggi, mitigasi harus berjalan sebelum titik panas berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,” katanya.

Hamid juga meminta Basarnas memperkuat kesiapsiagaan personel, sarana, dan koordinasi, terutama jika karhutla berkembang menjadi kondisi yang mengancam keselamatan masyarakat. Basarnas bukan pemangku utama pemadaman karhutla, tetapi memiliki peran penting dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi dalam kondisi darurat.

Politisi PKS itu juga meminta Kementerian Perhubungan dan operator transportasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak asap terhadap keselamatan transportasi. Kabut asap yang menurunkan jarak pandang dapat mengganggu operasional dan keselamatan penerbangan serta mobilitas masyarakat. Kemenhub diminta proaktif menerbitkan Notice to Airmen (NOTAM) untuk navigasi udara dan peringatan dini pelayaran (Navigational Warning) secara waktu nyata, khususnya di rute-rute sekitar Kalimantan dan Sumatera, segera setelah indikator jarak pandang turun di bawah standar batas aman minimum.

Hamid juga mendorong Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dilakukan secara terukur berdasarkan data BMKG dan kondisi atmosfer di wilayah prioritas. Namun, OMC harus ditempatkan sebagai bagian dari mitigasi terpadu, bukan solusi tunggal.

“Kita masih menghadapi periode kritis sampai September. Karena itu, jangan menunggu api membesar. Gunakan data BMKG untuk menentukan prioritas, lakukan OMC ketika kondisi memungkinkan, perkuat pemadaman dini, siapkan Basarnas jika keselamatan masyarakat terancam, dan pastikan sektor transportasi siap menghadapi dampaknya. Prinsipnya, deteksi lebih awal, cegah perluasan, dan bertindak lebih cepat,” pungkas Hamid.