Semarang (24/08) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 bukanlah instrumen pemerintah untuk memungut pajak baru, melainkan fondasi vital guna merumuskan arah kebijakan pembangunan yang presisi. Pernyataan ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Hotel Wujil, Bergas, Kabupaten Semarang, Senin (24/8/2026).
Menurut legislator dari Fraksi PKS tersebut, merancang program pembangunan negara tanpa dukungan data yang akurat ibarat berlayar tanpa menggunakan kompas. Ia menyoroti bahwa sensus modern saat ini tidak hanya menghitung struktur ekonomi tradisional, tetapi juga merekam pesatnya ekosistem ekonomi digital dan ekonomi hijau (green economy) di tengah masyarakat.
“Kebijakan yang baik harus dibangun berdasarkan data yang baik. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus kita dukung bersama agar menghasilkan data yang benar-benar menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat dan menjadi dasar bagi kebijakan yang tepat sasaran,” ungkap Fikri di hadapan sekitar 100 peserta yang terdiri dari pemangku kepentingan, pemerintah, dan pelaku usaha.
Fikri menyadari tingginya keraguan di tengah masyarakat yang kerap takut memberikan data omzet karena khawatir data tersebut akan diakses oleh aparat penegak hukum atau digunakan untuk menaikkan pajak. Secara tegas, ia membongkar mitos tersebut dan memastikan bahwa data BPS bersifat murni statistik, dikelola secara anonim (agregat), dan kerahasiaannya dijamin mutlak oleh undang-undang.
Ia memperingatkan, bila masyarakat memberikan data yang tidak akurat, hal itu dapat memicu runtuhnya perencanaan nasional. Dampak buruk dari data yang keliru di antaranya adalah pemborosan anggaran, subsidi yang salah sasaran, hingga melebarnya ketimpangan antarwilayah akibat potensi lokal yang tidak tercatat.
Oleh karena itu, Fikri mendorong kolaborasi dan partisipasi publik untuk menjawab sensus dengan sebenar-benarnya demi menciptakan siklus kesejahteraan bersama.
“Jangan biarkan potensi wilayah dan usaha kita tak terlihat hanya karena data yang tak tercatat. Sensus ekonomi adalah suara Anda untuk masa depan. Mari berpartisipasi dengan jujur, karena data yang akurat hari ini adalah kesejahteraan yang nyata esok hari,” tegas Fikri.
Hal senada turut ditekankan oleh Ketua BPS Provinsi Jawa Tengah, Ali Said. Ia membenarkan bahwa kualitas hasil sensus sangat bergantung pada keterbukaan pelaku usaha. Menurutnya, BPS membutuhkan gambaran menyeluruh sebagai pijakan pemerintah ke depan.
“Semakin baik data yang diperoleh, semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirancang,” pungkas Ali Said.