Jakarta (19/08) — Abdul Fikri Faqih, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX, menegaskan pentingnya pengawalan terhadap alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2027 agar peningkatan pagu 20 persen benar-benar berdampak pada peningkatan layanan pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Fikri dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-2 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Selasa (18/08), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Fikri, peningkatan total anggaran pendidikan sejalan dengan naiknya postur APBN 2027. Ia menyebut, dari sebelumnya sekitar Rp768 triliun, anggaran pendidikan kini diperkirakan mencapai sekitar Rp820 triliun.

“Kita konsentrasi mengawal 20 persen anggaran pendidikan. Yang tadinya Rp768 triliun, sekarang sekitar Rp820 triliun. Artinya kita berbahagia, kita akan mendapatkan peluang untuk bisa berdiskusi lebih banyak dan mengawal bersama masyarakat karena anggaran pendidikan naik,” ujar Fikri.

Namun demikian, Fikri menyoroti bahwa kenaikan alokasi pada sejumlah kementerian mitra Komisi X DPR RI belum sepenuhnya signifikan. Di antaranya, anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang meningkat dari sekitar Rp56 triliun menjadi Rp61 triliun, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dari sekitar Rp61 triliun menjadi Rp65 triliun.

“Tetapi di satuan atau di kementerian ini masih naik, tapi belum begitu signifikan,” tegasnya.

Fikri juga menyambut peningkatan anggaran Kementerian Kebudayaan serta menekankan pentingnya kesiapan anggaran dalam menjawab berbagai mandat dan kebijakan pendidikan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan gratis serta pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun.

“Kita harus mengawal bahwa ada putusan MK yang akan menggratiskan sekolah SD sampai SMP. Dan pemerintah sekarang ada wajib belajar 13 tahun. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mengawal, nanti masyarakat bisa ikut berkontribusi memberikan aspirasi,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, riset, serta statistik, Fikri menegaskan bahwa pengawalan anggaran tidak cukup berhenti pada pemenuhan angka 20 persen dalam APBN. Anggaran tersebut harus diterjemahkan ke dalam alokasi yang memadai bagi kementerian dan program prioritas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Demikian ujar Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah IX tersebut, seraya mengajak masyarakat untuk turut menyampaikan aspirasi dan mengawal penggunaan anggaran pendidikan agar tepat sasaran dan mampu memperkuat kualitas pendidikan nasional.