Jakarta (18/08) — Ditemui sejumlah awak media usai mengikuti peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 di Istana Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Meity Rahmatia, memuji perayaan yang digelar berlangsung dengan mengedepankan efisiensi. Ia mengatakan, perayaan ini sebagai potret visi pemerintahan Prabowo Subianto dalam pembangunan nasional yang berbasis pada kepentingan rakyat.
“Ada kepekaan terhadap situasi masyarakat. Sehingga menurut saya, jalan yang ditempuh pemimpin Indonesia sudah berada di jalur yang tepat,” imbuhnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu memandang sejak awal bahwa Pemerintahan Prabowo telah berusaha mengarahkan kembali ke pembangunan yang berbasis kerakyatan. Menurutnya, program pembangunan nasional itu dapat dilihat melalui program dasar seperti pemenuhan gizi, pembangunan sekolah rakyat, dan upaya efisiensi di lembaga-lembaga negara. Termasuk restrukturisasi perusahaan-perusahaan BUMN yang selama ini dinilai banyak kecurangan (fraud).
“Semua itu adalah usaha perbaikan tatanan ekonomi yang dilakukan pemerintahan saat ini. Hal ini dilakukan setelah pemerintah mengkaji bahwa salah satu faktor penyebab terpuruknya perekonomian di Indonesia, yaitu korupsi dan nepotisme yang menjangkiti hampir seluruh bidang usaha milik negara,” jelasnya.
Menurut Meity, persoalan utamanya, praktik-praktik penyimpangan tersebut telah berlangsung cukup lama hingga berakar kuat dan menjadi budaya bersama.
“Mengubahnya tidak mudah. Bahkan sejak awal, saya pribadi telah memprediksi, usaha pemimpin yang terpilih pada 2024 lalu ini akan menghadapi banyak tantangan,” ungkapnya.
Karena itu, Meity mengatakan cukup memahami kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan saat ini yang memilih perbaikan secara bertahap pada berbagai aspek.
“Praktik politik dan ekonomi yang terjadi selama ini terlanjur memberikan posisi yang kuat bagi oligarki. Mereka cukup berpengaruh. Barangkali faktor itu menurut saya yang menjadi penyebab pemerintahan melakukan perbaikan atau restrukturisasi bertahap di berbagai bidang, tidak melalui perubahan progresif dan revolusioner yang berpotensi memunculkan konflik,” tambahnya.
Tidak heran pula, lanjut Meity, berbagai program yang dicanangkan pemerintah Prabowo terkesan tidak populis di sebagian kalangan masyarakat.
“Karena berlangsung tidak seiring dengan logika perubahan yang ada di benak masyarakat Indonesia. Masyarakat maunya cepat. Masyarakat kita sudah cukup lama bersabar. Mereka melihat ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan ekonomi nasional yang strategis umumnya hanya menguntungkan segelintir orang saja,” paparnya.
Politisi dari Sulawesi Selatan itu kemudian mengakui sebagian kritik yang datang dari masyarakat perlu didengar oleh pemerintah, terutama yang mengarah pada perubahan sistem dan perbaikan kualitas atau mutu dari program-program yang telah dicanangkan sebelumnya.
“Perayaan hari kemerdekaan ini bisa menjadi momentum yang baik, termasuk mengedepankan dialog dengan masyarakat, terutama di daerah sehingga mereka memberikan kepercayaan kepada pemerintah saat ini untuk melanjutkan program perubahan yang telah berlangsung. Dan tak kalah pentingnya, komitmen pemerintah berdampak nyata pada pemenuhan rasa adil masyarakat secara luas,” pungkasnya.