Jakarta (24/09) — Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, melakukan penyidikan secara transparan kepada publik menyusul temuan anggota Ombudsman RI di Lapas Cibinong, Jawa Barat.

Menurutnya, tindakan ini diperlukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah-tengah publik dan tidak mendegradasi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang cukup tinggi saat ini.

“Publik dan kita semua berhak mendapatkan informasi yang benar. Karena itu, saya berharap kementerian dan lembaga terkait melakukan penyidikan secara transparan,” ungkapnya.

Lagi pula, kata politisi dari Sulsel itu, sekarang ini sebagian besar masyarakat sudah cerdas menilai setiap informasi yang berkembang di media.

“Meski masih perlu literasi, tapi secara umum, masyarakat kita memiliki kepekaan tinggi sehingga bisa memahami setiap perkara yang terkait pemerintah di media,” jelasnya.

Dalam sidak, Kamis (24/09/2026), tim Ombudsman RI menemukan fasilitas khusus berupa hunian di kompleks Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat (Jabar). Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati, sebagaimana dilansir di berbagai media, mengungkap temuan “klaster mewah” di Lapas Cibinong.

Pihak Ombudsman mencurigai klaster tersebut merupakan hunian mewah bagi narapidana tertentu. Video sidak ini juga viral di media sosial dan disaksikan publik secara luas.

Dalam video tersebut, tampak sejumlah anggota Ombudsman digiring pihak Lapas agar tidak memasuki kawasan hunian yang dimaksud.

Dari gambar yang beredar, ruangan-ruangan yang berhasil dimasuki oleh Ombudsman terlihat mewah. Mirip kamar hotel yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin, kamar mandi dalam, dan tempat tidur yang nyaman.

Lapas Cibinong telah membantah “temuan” ini. Dalam keterangannya kepada media, pihak Lapas mengungkap klaster itu merupakan rumah dinas petugas dan pejabat Lapas Cibinong.