Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Jalal Abdul Nasir Ingatkan Ancaman Serangan Siber Berbasis AI, Infrastruktur Strategis Harus Dilindungi

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (22/11) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jalal Abdul Nasir, mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), khususnya teknologi agentic AI yang berpotensi digunakan untuk menyerang sistem digital secara semakin kompleks. Ia menekankan pentingnya perlindungan infrastruktur strategis nasional agar layanan dasar masyarakat tidak terganggu akibat ancaman keamanan siber.

Hal tersebut disampaikan Jalal dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Jalal menyoroti besarnya risiko apabila serangan siber berhasil mengganggu sistem operasional sektor-sektor vital, seperti energi, telekomunikasi, dan perbankan. Menurutnya, ketergantungan terhadap teknologi digital menuntut kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi berbagai bentuk ancaman yang dapat berkembang seiring kemajuan kecerdasan buatan.

“Terkait dengan isu serangan siber berbasis agentic AI, kita sangat khawatir kalau tiba-tiba sistem energi kita, PLN, kemudian telekomunikasi, perbankan, dan sebagainya kena serangan ini. Apa yang terjadi?” ujar Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat VII tersebut.

Ancaman tersebut menjadi perhatian karena teknologi agentic AI memungkinkan sistem kecerdasan buatan menjalankan serangkaian tugas secara lebih otonom. Apabila disalahgunakan, kemampuan tersebut berpotensi meningkatkan kompleksitas dan kecepatan serangan siber, sehingga membutuhkan pendekatan pengamanan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan insiden, tetapi juga pencegahan sejak dini.

Jalal menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menghadapi perkembangan ancaman tersebut. Menurutnya, kesiapan mitigasi dan kecepatan penanggulangan menjadi aspek penting untuk mengurangi potensi gangguan terhadap infrastruktur strategis nasional.

“Mudah-mudahan BSSN dengan Kominfo terus menguatkan mitigasi maupun pencegahan dan penanggulangan cepat kalau ini terjadi,” tegasnya.

Penguatan ketahanan siber nasional juga perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan deteksi dini, pengujian kesiapan sistem, serta koordinasi respons insiden di antara pengelola infrastruktur strategis. Langkah tersebut penting agar ancaman siber tidak berkembang menjadi gangguan pelayanan publik yang lebih luas.

Perlindungan terhadap sistem energi, telekomunikasi, dan perbankan pada akhirnya bukan hanya persoalan keamanan teknologi, melainkan juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi, stabilitas pelayanan publik, dan kepentingan masyarakat yang semakin bergantung pada layanan digital.