Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Saadiah Uluputty: Jangan Korbankan Martabat Anak Perempuan atas Nama Disiplin Sekolah

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (22/11) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, menyoroti dugaan pelanggaran privasi siswi dalam pemeriksaan menstruasi di SMP Negeri 21 Surabaya. Ia menegaskan bahwa upaya menegakkan kedisiplinan di lingkungan pendidikan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan hak privasi, integritas tubuh, dan martabat anak, Minggu (22/11/2026).

Menurut Saadiah, persoalan ini harus menjadi perhatian serius semua pihak, terutama pemerintah, institusi pendidikan, dan para pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab dalam perlindungan perempuan dan anak.

Ia menilai menstruasi merupakan proses biologis yang alamiah bagi perempuan. Kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mencurigai, mempermalukan, apalagi melakukan tindakan pemeriksaan yang melanggar batas privasi tubuh seorang anak.

“Anak perempuan memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Tidak boleh ada tindakan yang merendahkan martabat atau melanggar privasi mereka dengan alasan apa pun, termasuk atas nama kedisiplinan sekolah. Pendidikan seharusnya membangun karakter dan rasa percaya diri anak, bukan justru menanamkan rasa takut dan malu,” menjadi pesan penting yang perlu ditegaskan dalam menyikapi persoalan ini.

Saadiah menekankan bahwa sekolah semestinya menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh peserta didik. Setiap kebijakan maupun praktik kedisiplinan harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak serta menghormati hak-hak dasar peserta didik.

Menurutnya, apabila dugaan tindakan meminta siswi membuka atau menurunkan pakaian untuk membuktikan kondisi menstruasinya benar terjadi, maka hal tersebut harus ditindaklanjuti secara serius melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan.

“Tidak boleh ada pembenaran terhadap tindakan yang berpotensi melanggar integritas tubuh anak. Kita harus memastikan bahwa setiap anak perempuan mendapatkan perlindungan, penghormatan, dan rasa aman di lingkungan sekolah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan agama dan pembentukan kedisiplinan tidak boleh dipahami secara sempit. Nilai-nilai agama justru harus menjadi landasan dalam membangun sikap saling menghormati, menjaga kehormatan manusia, serta melindungi mereka yang rentan.

Dalam konteks ini, menurut Saadiah, pembinaan kedisiplinan ibadah harus dilakukan melalui edukasi, komunikasi yang baik, dan pendekatan yang manusiawi, bukan melalui tindakan yang mempermalukan atau memaksa anak untuk membuktikan kondisi biologisnya.

Lebih lanjut, Saadiah mendorong agar pihak terkait melakukan evaluasi terhadap prosedur pengawasan kedisiplinan di sekolah. Guru dan tenaga kependidikan perlu mendapatkan penguatan pemahaman mengenai perlindungan anak, pendidikan kesehatan reproduksi yang sesuai usia, serta batas-batas interaksi yang menghormati privasi peserta didik.

Ia juga menekankan pentingnya menyediakan mekanisme pengaduan yang aman bagi anak-anak yang mengalami atau menyaksikan tindakan yang tidak semestinya. Setiap laporan harus ditangani secara serius dengan tetap menjaga identitas, kondisi psikologis, dan kepentingan terbaik anak.

Menjelang peringatan 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) yang berlangsung pada 25 November hingga 10 Desember, Saadiah mengingatkan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak boleh berhenti pada kegiatan kampanye dan seremoni semata.

Momentum tersebut harus menjadi dorongan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memastikan setiap institusi memiliki komitmen nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

“Jangan sampai anak perempuan kehilangan rasa aman justru di tempat yang seharusnya melindungi dan mendidik mereka. Kita ingin anak-anak tumbuh dengan kesadaran bahwa tubuh mereka berharga, martabat mereka harus dihormati, dan negara hadir untuk melindungi hak-hak mereka,” pungkasnya.

Saadiah berharap peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bersama agar dunia pendidikan semakin mengedepankan nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak anak, dan komitmen menciptakan generasi yang tumbuh dalam lingkungan yang aman serta bermartabat.