Jakarta (27/06) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan NTB II (Pulau Lombok), Abdul Hadi, memberikan perhatian serius terhadap nasib para pengungsi korban bencana alam yang hingga kini belum mendapatkan kepastian hunian tetap.
Dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Eselon I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Abdul Hadi mempertanyakan strategi Kementerian Perumahan dalam menyelesaikan pembangunan Rumah Khusus (Rukhus) di tengah keterbatasan anggaran yang sangat ketat.
“Bagaimana tata kelola kementerian agar bisa menuntaskan pembangunan hunian bagi rekan-rekan kita yang terdampak bencana? Ini harus menjadi perhatian dan prioritas utama kita. Kasihan masyarakat, di beberapa tempat ada yang rumahnya sudah tidak karuan, hanyut, dan kehilangan segalanya, namun penanganannya masih sangat terbatas,” ujar Abdul Hadi.
Legislator asal Pulau Lombok ini mengungkapkan fakta pilu di daerah pemilihannya. Sejak bencana gempa bumi melanda Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2018, masih ada warga yang terlunta-lunta dan mengantre untuk mendapatkan bantuan rumah yang layak.
“Di tempat kami, sejak gempa 2018 sampai saat ini masih ada warga yang menunggu bantuan rumah tersebut. Kita harus memberikan perhatian khusus kepada mereka yang pernah terkena bencana ini agar ada kepastian,” tegasnya.
Ia juga berharap agar usulan tambahan anggaran untuk program Rumah Khusus ini dapat dikawal dan direalisasikan.
Cari Alternatif Pembiayaan Kawasan Kumuh
Selain masalah hunian korban bencana, Abdul Hadi juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program penanganan kawasan kumuh, seperti Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) atau program sejenis yang dulu dinilai sangat berhasil mengurangi kekumuhan di kawasan perkotaan, perdesaan, hingga wilayah pesisir yang padat penduduk.
Mengingat program tersebut sebelumnya banyak didanai melalui bantuan luar negeri, Abdul Hadi mendorong kementerian untuk kreatif mencari alternatif pembiayaan baru agar penataan kawasan kumuh tidak terhenti akibat keterbatasan APBN.
“Penanganan kawasan kumuh, khususnya di wilayah pesisir yang sangat padat, butuh pemikiran matang. Kementerian harus mencari alternatif pembiayaan atau bantuan keuangan, mungkin membuka kembali peluang kerja sama luar negeri seperti dulu. Masyarakat sangat menunggu kehadiran program penataan ini,” jelasnya.
Kritik Pemisahan Kementerian yang Memperkecil Anggaran
Di akhir penyampaiannya, Abdul Hadi turut menyentil dampak dari pemisahan kementerian baru. Ia menyayangkan apabila pemisahan kelembagaan justru membuat alokasi anggaran untuk sektor perumahan rakyat menjadi lebih kecil dari sebelumnya.
Kendati demikian, politisi PKS ini menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat atas hunian yang layak melalui dorongan penambahan anggaran.
“Jangan sampai setelah kementerian ini terpisah dan berdiri sendiri, anggarannya malah menjadi lebih kecil. Kami di DPR RI akan terus mencoba mendorong dan mengawal agar tambahan anggaran bisa terwujud demi menuntaskan urusan perumahan rakyat yang sangat krusial ini,” pungkas Abdul Hadi.