Medan (26/06) — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menegaskan bahwa kehadiran RUU HPI merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem hukum nasional di tengah semakin kompleksnya hubungan hukum lintas negara.
Hal tersebut disampaikan Adang saat mengikuti Kunjungan Kerja Pansus RUU HPI DPR RI di Provinsi Sumatera Utara. Dalam kunjungan tersebut, Pansus menyerap berbagai masukan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Pengadilan Negeri Medan, BP3MI Sumatera Utara, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Menurut Adang, pembentukan RUU HPI harus mampu memberikan kepastian hukum terhadap berbagai persoalan keperdataan yang melibatkan unsur asing, mulai dari investasi, perdagangan internasional, perkawinan campuran, warisan, hingga perlindungan warga negara Indonesia yang berhadapan dengan sistem hukum negara lain.
“Mobilitas masyarakat saat ini semakin tinggi. Hubungan hukum antarnegara juga semakin kompleks. Karena itu, Indonesia memerlukan payung hukum yang jelas agar masyarakat memperoleh kepastian hukum ketika menghadapi persoalan perdata yang melibatkan lebih dari satu negara,” ujar Adang.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Pansus masih berada pada tahap menghimpun berbagai masukan dari kementerian, lembaga, akademisi, praktisi hukum, organisasi advokat, maupun pemangku kepentingan lainnya agar substansi RUU benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Adang menilai Indonesia sudah cukup lama belum memiliki kodifikasi Hukum Perdata Internasional sebagaimana telah dimiliki banyak negara lain. Karena itu, pembahasan RUU ini menjadi momentum penting untuk memodernisasi sistem hukum nasional agar mampu mengikuti perkembangan global tanpa meninggalkan kepentingan nasional.
“RUU ini bukan sekadar mengatur hubungan hukum lintas negara, tetapi juga memastikan negara hadir memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di mana pun mereka berada. Regulasi ini harus mampu memberikan kepastian hukum, menjamin rasa keadilan, sekaligus tetap berpijak pada kepentingan nasional,” tegasnya.
Ia menambahkan, berbagai masukan yang diterima selama kunjungan kerja menjadi bekal penting bagi Pansus dalam menyempurnakan substansi RUU HPI, termasuk terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, perempuan dan anak dalam perkara lintas yurisdiksi, serta kewenangan pengadilan dalam menangani sengketa keperdataan yang mengandung unsur asing.
Melalui pembahasan yang partisipatif, Adang berharap RUU HPI dapat menjadi landasan hukum yang modern, implementatif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia di era globalisasi.