Bandung (05/08) — Sekretaris Fraksi PKS DPR RI yang juga Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan instrumen strategis untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keynote speech dalam kegiatan Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bersama Komisi X DPR RI yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (4/8/2026).
Dalam sambutannya, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, menyampaikan bahwa SE2026 menjadi momentum penting untuk memotret secara utuh struktur dan dinamika perekonomian Indonesia, termasuk perkembangan UMKM, ekonomi digital, hingga industri kreatif. Ia juga mengapresiasi dukungan DPR RI terhadap pelaksanaan sensus serta mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif agar data yang dihasilkan semakin berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Dalam sambutannya, Ledia menuturkan masyarakat perlu memahami bahwa sensus bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan fondasi dalam mengukur kondisi bangsa sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah disusun berdasarkan fakta yang akurat.
“Kalau kita ingin Indonesia maju, kita harus memiliki ukuran yang jelas. Ukuran itu lahir dari data yang berkualitas. Karena itu, Sensus Ekonomi bukan sekadar menghitung angka, tetapi menjadi dasar bagi negara dalam menyusun kebijakan yang tepat, adil, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Ledia.
Menurut Ledia, kualitas data menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan. Tanpa data yang valid, pemerintah akan kesulitan menentukan prioritas, mengukur capaian, maupun menyusun intervensi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk memandang sensus sebagai investasi jangka panjang bagi perencanaan pembangunan nasional, bukan sekadar agenda administratif yang berlangsung setiap sepuluh tahun.
Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat I tersebut juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem data yang terintegrasi antarkementerian dan lembaga. Menurutnya, berbagai persoalan dalam penyaluran program pemerintah selama ini kerap berakar pada belum sinkronnya basis data, sehingga diperlukan standar dan interoperabilitas data agar setiap kebijakan dapat disusun berdasarkan informasi yang sama, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data bukan sekadar angka. Data adalah dasar pengambilan keputusan. Ketika data terintegrasi dan berkualitas, maka kebijakan publik akan lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih efektif, dan masyarakat memperoleh haknya secara lebih adil,” tegas Ledia.
Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat I tersebut juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan sensus. Menurutnya, masih banyak warga yang ragu memberikan informasi karena khawatir data pribadinya disalahgunakan.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang dihimpun BPS dilindungi oleh undang-undang dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan lain. Yang kita bangun adalah basis data yang kuat agar negara mampu merumuskan kebijakan secara lebih akurat,” jelasnya.
Ledia juga menyoroti pentingnya integrasi data antarkementerian dan lembaga agar berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, keberadaan data yang berkualitas harus diikuti dengan sistem yang saling terhubung sehingga mampu meminimalkan kesalahan sasaran dalam berbagai program pelayanan publik.
Di akhir sambutannya, Ledia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung suksesnya Sensus Ekonomi 2026. Ia berharap semakin kuat budaya berbasis data di Indonesia sehingga setiap kebijakan pembangunan benar-benar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Semakin lengkap dan berkualitas data yang kita miliki, semakin besar pula peluang menghadirkan pembangunan yang terencana, efektif, dan berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Ledia.