Jakarta (24/06) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah memperjelas peta jalan penanganan stunting nasional sekaligus memperkuat agenda pembangunan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Netty dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/06).
Netty menyoroti status Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang masih menempatkan BKKBN sebagai koordinator percepatan penurunan stunting. Menurutnya, setelah transformasi kelembagaan menjadi kementerian, pemerintah perlu menjelaskan kembali konsep, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi antar kementerian dalam penanganan stunting.
“Saya pikir pemerintah perlu mendefinisikan ulang mulai dari konsep pencegahan dan penanganan stunting, dan siapa aktor yang terlibat dalam penanganan stunting ini,” ujar Netty.
Ia mempertanyakan bagaimana Kemendukbangga menjalankan fungsi sebagai konduktor penanganan stunting, khususnya dalam intervensi sensitif yang berkaitan dengan sanitasi, air bersih, dan kualitas lingkungan. Menurutnya, persoalan jutaan keluarga yang belum memiliki akses jamban layak maupun sumber air minum yang memadai membutuhkan peta jalan yang jelas dan kolaborasi lintas kementerian yang terukur.
“Bagaimana Bapak melakukan konvergensi untuk menyelesaikan masalah ini kalau Bapak masih disebut sebagai konduktor dari pengentasan stunting nasional?” tanyanya.
Selain itu, Netty juga meminta evaluasi terhadap program Gerakan Orang Tua Asuh Stunting (GENTING). Ia mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti pada seremoni dan peluncuran semata, melainkan benar-benar memberikan dampak langsung bagi keluarga berisiko stunting.
“Jangan sampai kita euforia bahwa ada sekian orang tua asuh stunting, tetapi kemudian tidak berbanding lurus dengan penyelesaian stunting itu sendiri,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Netty juga menyoroti pentingnya pembangunan keluarga di tengah meningkatnya berbagai persoalan sosial, mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, perceraian, hingga persoalan kesehatan mental. Menurutnya, keluarga harus menjadi isu lintas sektor yang mendapat perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
“Kita semua adalah produk keluarga. Lahir dari keluarga, berkumpul di keluarga, berinteraksi di keluarga, dan ditanamkan nilai oleh keluarga. Baik buruknya seseorang juga ditentukan oleh nilai yang dianut oleh keluarga,” katanya.
Karena itu, Netty meminta penjelasan lebih rinci mengenai Akademi Keluarga Indonesia yang tengah disiapkan Kemendukbangga. Ia berharap program tersebut tidak sekadar menjadi nomenklatur baru, tetapi mampu menjawab berbagai tantangan nyata yang dihadapi keluarga Indonesia.
“Jangan sampai kita hanya senang mengintroduksi program-program dan judul-judul program, tetapi pada tataran implementasi sulit dilakukan,” ujarnya.
Menjelang peringatan Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Netty mengajak seluruh pihak menjadikan momentum tersebut sebagai bahan refleksi bersama untuk memperkuat ketahanan keluarga Indonesia.
“Refleksi kita sebetulnya adalah keluarga Indonesia ini mau seperti apa. Ketika kekerasan meningkat, pengasuhan bermasalah, dan berbagai persoalan sosial bermunculan, maka pembangunan keluarga harus menjadi perhatian utama kita bersama,” pungkasnya.