Jakarta (12/06) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menyoroti sejumlah isu strategis daerah mulai dari alih fungsi lahan pertanian, pengelolaan sampah, hingga pelayanan publik dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Otorita IKN di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/06).

Jazuli mengaku prihatin terhadap penurunan anggaran sejumlah mitra Komisi II. Meski demikian, ia berharap kualitas pelayanan publik tetap terjaga dan program-program prioritas tidak terhambat akibat keterbatasan fiskal.

“Orang hebat adalah orang yang bisa menggunakan anggaran sedikit untuk kebutuhan yang banyak. Tapi kalau ada program yang memang tidak bisa berjalan tanpa tambahan anggaran, saya kira Komisi II juga harus bicara dengan Banggar DPR dan Menteri Keuangan. Jangan sampai roda perjalanan kementerian terhambat karena pengurangan anggaran,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jazuli memberikan perhatian khusus terhadap agenda kedaulatan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Menurutnya, cita-cita kedaulatan pangan tidak akan tercapai apabila lahan pertanian terus berkurang akibat alih fungsi menjadi kawasan industri maupun permukiman.

“Saya sangat bangga mendengar kalimat kedaulatan pangan ketimbang ketahanan pangan. Karena berdaulat itu artinya pangan dihasilkan oleh putra-putri Indonesia dan dari dalam negeri sendiri. Tetapi kedaulatan pangan tidak mungkin terpenuhi kalau lahan pertanian yang digunakan terus berkurang,” tegas Jazuli.

Ia meminta Kementerian Dalam Negeri memperkuat pembinaan kepada pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam memberikan rekomendasi perubahan fungsi lahan produktif.

Selain itu, Jazuli juga menyoroti persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi masalah serius di berbagai kota besar. Menurutnya, pemerintah daerah perlu didorong untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah dari sekadar beban menjadi sumber nilai ekonomi.

“Sampah itu jangan menjadi beban. Dengan teknologi yang berkembang sekarang, sampah harus menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan manfaat besar untuk pembangunan daerah,” katanya.

Pada aspek pelayanan publik, Jazuli mengingatkan agar aparat penegak peraturan daerah, khususnya Satpol PP, mengedepankan pendekatan yang humanis dalam menjalankan tugas penertiban.

“Saya masih melihat ada Satpol PP yang arogan menangani rakyatnya sendiri. Mereka digaji oleh negara untuk melayani masyarakat. Penertiban harus dilakukan, tetapi pendekatannya harus humanis dan menghormati martabat rakyat,” ujarnya.

Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Jazuli meminta transparansi mengenai porsi investasi swasta dan progres pembangunan kawasan pemerintahan. Meski Fraksi PKS sebelumnya menolak RUU IKN, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati keputusan yang telah ditetapkan secara demokratis dan menjalankan fungsi pengawasan agar pembangunan berjalan akuntabel.

“Kita menghormati keputusan yang sudah diambil. Tetapi pengawasan tetap harus dilakukan agar pembangunan IKN berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa,” pungkas Jazuli.