Jakarta (11/06) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan keprihatinan mendalam atas masih ditahannya 18 nelayan asal Aceh Timur oleh otoritas Thailand yang diduga melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Thailand. Nevi berharap para nelayan tersebut segera memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang maksimal dari negara.
“Kami memahami bahwa pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai pihak terkait terus melakukan upaya diplomasi dan pendampingan. Kami mendukung penuh langkah-langkah tersebut agar solusi terbaik dapat segera ditemukan,” ujar Nevi.
Menurut Nevi, kasus ini perlu dilihat secara utuh dan humanis. Sebagian besar nelayan tradisional berangkat melaut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun sering menghadapi keterbatasan alat navigasi dan informasi batas wilayah perairan internasional. Karena itu, pendekatan perlindungan terhadap warga negara harus tetap dikedepankan tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Nevi juga mengingatkan bahwa berdasarkan ketentuan hukum laut internasional, terdapat ruang diplomasi yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memastikan para nelayan mendapatkan perlakuan yang proporsional dan menjunjung prinsip kemanusiaan. Pemerintah perlu terus mengawal proses hukum yang berlangsung serta memastikan hak-hak para nelayan terpenuhi selama masa penahanan.
Selain penanganan kasus saat ini, Nevi mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan melalui penyediaan alat navigasi yang terjangkau, peningkatan literasi batas wilayah laut, serta penguatan sistem peringatan dini bagi kapal-kapal nelayan yang beroperasi di kawasan perbatasan. Langkah tersebut penting agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Kita berharap para nelayan dapat segera kembali berkumpul dengan keluarga mereka. Negara harus hadir melindungi warga negaranya, sekaligus memperkuat kapasitas nelayan agar dapat melaut dengan aman, produktif, dan sesuai ketentuan hukum internasional,” tutup Nevi Zuairina.