Jakarta (11/06) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyoroti struktur anggaran Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2027 yang dinilainya masih terlalu didominasi belanja birokrasi dibanding program teknis yang bersentuhan langsung dengan upaya pelestarian hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Hal itu disampaikan Johan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/06).
Johan mengapresiasi paparan Kementerian Kehutanan terkait pagu indikatif sebesar Rp7,142 triliun dan usulan tambahan anggaran Rp6,24 triliun. Namun, ia menilai komposisi anggaran yang ada perlu dievaluasi agar lebih berorientasi pada program teknis di lapangan.
“Soal struktur anggaran menurut saya terbalik. Dukungan manajemen menyerap hampir 60 persen dari pagu, sementara program teknis pengelolaan hutan berkelanjutan hanya sekitar 38 persen. Padahal ujung tombak penurunan deforestasi, rehabilitasi, dan pengamanan hutan ada pada belanja teknis,” ujar Johan.
Ia juga mempertanyakan tingginya ketergantungan pembiayaan program terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama untuk kegiatan strategis seperti pengukuhan kawasan hutan dan fungsi pengawasan.
“Bagaimana mitigasinya jika target pendapatan PNBP meleset? Dan apakah sehat secara tata kelola jika fungsi pengawasan kawasan hutan dibiayai dari sumber yang berasal dari pihak yang justru harus diawasi?” katanya.
Selain itu, Johan menyoroti usulan tambahan anggaran yang sebagian besar dialokasikan untuk pembiayaan pegawai dan pembentukan unit baru pengelolaan ekosistem hutan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan perencanaan anggaran dilakukan secara lebih matang agar tidak menimbulkan beban fiskal baru di kemudian hari.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang selama ini menjadi ujung tombak pengelolaan kawasan hutan di daerah.
Di sisi lain, Johan mengapresiasi kenaikan alokasi belanja berbasis masyarakat. Namun menurutnya, porsinya masih terlalu kecil dibanding total anggaran kementerian.
“Masyarakat sekitar hutan yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan jangan hanya menjadi objek penertiban, tetapi harus menjadi subjek dari upaya perbaikan yang kita lakukan,” tegasnya.
Johan menilai keberhasilan pengelolaan hutan tidak hanya diukur dari capaian administrasi atau indikator fiskal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan kehutanan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.