Jakarta (11/06) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Ahmad Heryawan (Aher), menekankan pentingnya penguatan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, BNPP, DKPP, dan Otorita IKN di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/06).
Dalam forum tersebut, Aher menilai Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis sebagai pengorkestra pembangunan nasional agar kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas membangun keserasian, sinkronisasi, dan harmonisasi pusat dan daerah. Keseluruhan pembangunan pada akhirnya dilaksanakan di daerah, sehingga wajah pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan koordinasi tersebut,” ujar Aher.
Ia mencontohkan sektor ketahanan pangan yang menurutnya masih sering terkendala lemahnya sinkronisasi antarlevel pemerintahan, khususnya dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi.
“Sering kali irigasi primer dibangun dengan baik oleh pusat, tetapi irigasi sekunder dan tersier yang menjadi kewenangan daerah tidak berjalan optimal. Akibatnya, manfaat pembangunan tidak maksimal. Ini pentingnya sinkronisasi pusat dan daerah,” katanya.
Aher juga menyoroti implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mulai berjalan di berbagai daerah. Ia mengingatkan perlunya kejelasan hubungan antara KDMP dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat desa.
“Para kepala desa sering bertanya, sebelumnya ada BUMDes dan sekarang hadir Koperasi Desa Merah Putih. Apakah akan dilebur, berjalan berdampingan, atau ada pembagian fungsi yang jelas? Ini perlu koordinasi lintas kementerian agar tidak membingungkan desa,” ungkapnya.
Selain itu, Aher menilai persoalan pengelolaan sampah perlu mendapat perhatian lebih serius. Menurutnya, Indonesia harus mulai berani mengembangkan sistem pengolahan sampah modern yang tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi.
“Kita berani membangun jalan tol, bandara, dan pelabuhan dengan anggaran besar. Tetapi untuk pengolahan sampah modern sering kali tidak kunjung tuntas. Padahal sampah dan air bersih merupakan faktor penting dalam membangun masyarakat yang sehat,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, mantan Gubernur Jawa Barat itu juga menyoroti kekhawatiran birokrasi daerah terhadap proses penegakan hukum yang dinilai sering kali langsung melibatkan aparat penegak hukum (APH) sebelum mekanisme pengawasan internal berjalan optimal.
“Saya kira pengawasan dan pemeriksaan keuangan harus kembali ke jalurnya yang tepat. Perkuat dulu APIP, baru kemudian APH. Jangan sampai muncul ketakutan berlebihan yang justru menghambat pelaksanaan program pembangunan di daerah,” pungkas Aher.