Jakarta (11/06) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyoroti terbatasnya pagu anggaran yang diterima Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) serta Kementerian Transmigrasi pada tahun anggaran 2027. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat tetap dapat berjalan optimal.
Hal tersebut disampaikan Abdul Hadi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa PDT dan Menteri Transmigrasi di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/06).
Dalam kesempatan itu, Abdul Hadi menilai penurunan alokasi anggaran menjadi tantangan serius bagi kedua kementerian yang memiliki mandat besar dalam membangun desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.
“Anggarannya cukup memprihatinkan, cukup rendah dibanding dengan tahun sebelumnya. Ini menjadi cukup menguras energi pikiran kita untuk menata dan mengelola manajemen keuangan kementerian,” ujar Abdul Hadi.
Ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran berpotensi membuat porsi belanja aparatur menjadi lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kondisi anggaran yang sangat terbatas akhirnya membuat belanja pegawai lebih besar daripada belanja operasional pembangunan yang akan dialokasikan kepada masyarakat, terutama masyarakat desa dan daerah tertinggal yang menjadi harapan Presiden untuk dibangun dari desa,” katanya.
Karena itu, Abdul Hadi menyatakan dukungannya terhadap upaya penambahan anggaran bagi kedua kementerian, khususnya untuk program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Kami mendorong agar tambahan anggaran benar-benar diarahkan untuk masyarakat yang berada di pelosok, desa-desa tertinggal, dan wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan,” tegasnya.
Terkait Kementerian Transmigrasi, Abdul Hadi mengusulkan penguatan sinergi dengan pemerintah daerah guna mengatasi keterbatasan fiskal yang ada. Menurutnya, kerja sama melalui APBD maupun skema pendanaan daerah dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi.
“Kami mengusulkan agar Kementerian Transmigrasi membuka skema komunikasi dan kerja sama yang lebih kuat dengan pemerintah daerah, sehingga pembangunan kawasan transmigrasi dapat disinergikan dengan program daerah,” ujarnya.
Selain itu, Abdul Hadi juga menyoroti perlunya dukungan anggaran untuk penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang masih terjadi di kawasan transmigrasi dan daerah lainnya.
“Kasus-kasus lahan yang cukup besar dan viral perlu mendapat perhatian serius. Penyelesaiannya harus menjadi berita baik bagi masyarakat dan pemerintah,” katanya.
Sementara itu, kepada Kementerian Desa PDT, Abdul Hadi menilai masih terdapat ketimpangan antara alokasi anggaran untuk pembangunan desa dengan anggaran yang digunakan untuk kebutuhan pendukung dan sumber daya manusia.
“Kami melihat alokasi untuk pembangunan desa masih sangat kecil dibanding kebutuhan yang ada. Padahal desa tertinggal, desa sangat tertinggal, ketahanan pangan desa, hingga konektivitas desa masih membutuhkan perhatian besar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tambahan anggaran yang diperjuangkan DPR tidak boleh hanya memperbesar birokrasi, melainkan harus difokuskan pada program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami sepakat bahwa tambahan anggaran bukan untuk birokrasi, tetapi harus diarahkan kepada desa tertinggal, desa sangat tertinggal, ketahanan pangan desa, penguatan BUMDes, serta pembangunan jalan dan jembatan yang dibutuhkan masyarakat,” tegas Abdul Hadi.
Dalam rapat tersebut, Abdul Hadi juga mengusulkan adanya skema insentif transformasi desa bagi desa-desa yang berhasil meningkatkan status pembangunan dan kemandiriannya.
“Perlu ada insentif bagi desa yang berhasil meningkatkan status indeks desanya, sehingga muncul semangat dan kompetisi positif untuk menjadi desa maju dan desa mandiri,” katanya.
Selain itu, ia memberikan perhatian khusus terhadap efektivitas tenaga pendamping profesional desa yang selama ini menyerap anggaran cukup besar. Menurutnya, evaluasi berbasis hasil perlu dilakukan agar keberadaan pendamping benar-benar memberikan dampak nyata.
“Kita perlu mengukur secara objektif seberapa besar kontribusi pendamping desa dalam menaikkan status desa, memperkuat BUMDes, dan menurunkan angka kemiskinan. Jangan sampai ukuran keberhasilannya hanya administratif,” ujarnya.
Abdul Hadi menegaskan bahwa Komisi V DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan pembangunan desa dan kawasan transmigrasi berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin pembangunan dari desa benar-benar tampak, dirasakan masyarakat, dan menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.