Oleh: Jazuli Juwaini
Anggota DPR RI Fraksi PKS; Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar; Ketua Umum Ikatan Doktor Ilmu Manajemen (IKADIM)

Pancasila lahir sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, sekaligus titik temu berbagai kekuatan sosial, politik, dan budaya yang membentuk Indonesia. Selama lebih dari tujuh dekade, Pancasila telah memainkan peran penting dalam menjaga persatuan nasional di tengah keragaman yang sangat besar. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini berbeda dengan tantangan yang dihadapi para pendiri bangsa pada masa awal kemerdekaan. Dunia telah memasuki era baru yang ditandai oleh persaingan geopolitik yang semakin kompleks, pragmatis, dan realistis.

Dalam tatanan global kontemporer, negara-negara tidak lagi dinilai berdasarkan keluhuran ideologi yang mereka anut, melainkan berdasarkan kemampuan mereka menghasilkan kekuatan nyata. Ukuran keberhasilan suatu bangsa bukanlah seberapa indah nilai yang tertulis dalam konstitusi atau dokumen ideologinya, tetapi seberapa besar kapasitasnya menguasai sumber-sumber ekonomi, teknologi, informasi, energi, dan inovasi yang menjadi fondasi kekuatan nasional. Negara yang mampu mengendalikan teknologi akan menentukan arah perkembangan industri. Negara yang menguasai data dan informasi akan memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dan politik global. Negara yang memiliki daya saing industri tinggi akan memperoleh posisi tawar yang lebih kuat dalam percaturan internasional.

Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah Pancasila cukup dipertahankan sebagai pedoman moral dan simbol identitas kebangsaan, ataukah ia perlu ditransformasikan menjadi ideologi yang bekerja secara nyata dalam menghasilkan kemajuan bangsa? Pertanyaan ini penting karena relevansi sebuah ideologi pada akhirnya ditentukan oleh kemampuannya menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan konsep Working Pancasila, yaitu Pancasila yang tidak hanya benar secara normatif, tetapi juga efektif secara praktis dalam membangun kekuatan nasional dan mewujudkan kedaulatan strategis di tengah persaingan geopolitik global.

Working Pancasila dalam tulisan ini dipahami sebagai ideologi yang bekerja (working ideology), yakni ideologi yang tidak berhenti pada fungsi normatif sebagai sistem nilai, melainkan mampu diterjemahkan ke dalam institusi, kebijakan, dan tindakan kolektif yang menghasilkan kekuatan nasional. Dalam pengertian ini, keberhasilan Pancasila tidak hanya diukur dari penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilainya, tetapi juga dari kemampuannya membimbing Indonesia mencapai kedaulatan ekonomi, penguasaan teknologi, ketahanan informasi, dan kemajuan peradaban di tengah persaingan geopolitik global.

Geopolitik Abad ke-21 Ditentukan oleh Penguasaan Ekonomi, Teknologi, dan Informasi

Berakhirnya Perang Dingin tidak mengakhiri persaingan antarnegara. Yang berubah hanyalah bentuk dan instrumen persaingannya. Jika pada abad ke-20 kekuatan banyak ditentukan oleh jumlah tentara dan persenjataan, maka pada abad ke-21 kekuatan semakin ditentukan oleh kemampuan menguasai teknologi, rantai pasok global, sumber energi, kecerdasan buatan, data, dan informasi.

Saat ini, negara-negara besar berlomba mengembangkan industri semikonduktor, kecerdasan buatan, komputasi kuantum, teknologi ruang angkasa, dan energi masa depan. Persaingan geopolitik telah bergeser dari perebutan wilayah menjadi perebutan pengaruh atas sumber daya strategis yang menentukan arah perkembangan ekonomi dunia. Bahkan, konflik modern sering kali berlangsung melalui instrumen ekonomi, teknologi, dan informasi sebelum berkembang menjadi konflik militer.

Realitas ini menunjukkan bahwa dunia internasional bergerak berdasarkan logika yang sangat pragmatis. Negara dihormati bukan karena pidato moralnya, melainkan karena kemampuan riil yang dimilikinya. Sebuah negara dapat memiliki ideologi yang sangat luhur, tetapi apabila tidak mampu menghasilkan kemajuan ekonomi, penguasaan teknologi, dan kekuatan institusional, maka pengaruhnya dalam percaturan global akan tetap terbatas.

Bagi Indonesia, kondisi tersebut menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, dan posisi geografis yang strategis, Indonesia memiliki modal dasar yang kuat untuk menjadi kekuatan penting di kawasan maupun dunia. Namun, modal tersebut tidak akan berarti apabila tidak diubah menjadi kapasitas produktif yang mampu menciptakan nilai tambah, inovasi, dan daya saing.

Dalam perspektif ini, pembangunan nasional tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan domestik. Pembangunan juga merupakan proses membangun kekuatan negara. Pendidikan bukan sekadar urusan sosial, tetapi investasi geopolitik. Teknologi bukan sekadar alat produksi, tetapi instrumen kedaulatan. Industri bukan hanya sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi fondasi kekuatan nasional.

Karena itu, Indonesia memerlukan sebuah kerangka ideologis yang tidak hanya berbicara tentang nilai, tetapi juga mampu mengarahkan bangsa menuju penguasaan sumber-sumber strategis. Pancasila harus tampil sebagai jawaban terhadap tantangan tersebut.

Working Pancasila: Menafsirkan Kembali Lima Sila sebagai Instrumen Kemajuan Bangsa

Konsep Working Pancasila tidak dimaksudkan untuk mengubah substansi Pancasila. Yang diperlukan adalah perubahan cara pandang dalam menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam strategi pembangunan dan penguatan negara.

Selama ini, Pancasila sering diposisikan terutama sebagai sumber etika dan pedoman moral. Fungsi tersebut tetap penting, tetapi tidak cukup. Pancasila harus mampu menjadi panduan operasional dalam membangun bangsa yang maju, produktif, dan berdaulat.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, harus melahirkan etika publik yang kuat. Bangsa yang religius seharusnya juga menjadi bangsa yang menjunjung integritas, profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab. Dalam konteks pembangunan, implementasi sila pertama tercermin pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan institusi negara yang dipercaya masyarakat. Korupsi yang sistemik tidak hanya merusak moralitas publik, tetapi juga melemahkan daya saing bangsa.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab perlu dipahami sebagai komitmen untuk membangun kualitas manusia Indonesia. Di era ekonomi berbasis pengetahuan, sumber daya manusia merupakan faktor produksi paling menentukan. Oleh karena itu, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang baik, pengembangan riset, dan peningkatan kapasitas ilmiah harus menjadi prioritas nasional. Kemanusiaan yang beradab tidak hanya berarti menghormati martabat manusia, tetapi juga menciptakan manusia yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Sila Persatuan Indonesia juga memerlukan interpretasi yang lebih produktif. Persatuan bukan sekadar absennya konflik, melainkan kemampuan bangsa mengintegrasikan seluruh potensi yang dimilikinya untuk mencapai tujuan bersama. Persatuan yang bekerja adalah persatuan yang menghasilkan sinergi antara pusat dan daerah, antara pemerintah dan dunia usaha, antara perguruan tinggi dan industri, serta antara kepentingan jangka pendek dan visi jangka panjang bangsa.

Demikian pula sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan harus menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Demokrasi tidak boleh hanya menjadi mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga harus menjadi instrumen pengambilan keputusan yang rasional, berbasis data, dan berorientasi masa depan. Negara memerlukan kapasitas strategis untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjawab tantangan global sekaligus melindungi kepentingan nasional.

Sementara itu, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus dipahami sebagai tujuan pembangunan yang bertumpu pada produktivitas dan penciptaan nilai tambah. Keadilan sosial tidak dapat dicapai hanya melalui distribusi hasil pembangunan. Keadilan yang berkelanjutan harus dibangun melalui peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan, penguatan industri nasional, dan penciptaan lapangan kerja yang produktif.

Dengan demikian, Working Pancasila adalah pendekatan yang menempatkan setiap sila sebagai sumber energi pembangunan nasional. Pancasila tidak lagi hanya menjadi pedoman tentang apa yang baik, tetapi juga menjadi petunjuk tentang bagaimana membangun negara yang kuat dan berdaya.

Agenda Implementasi Working Pancasila untuk Indonesia Emas

Agar Pancasila benar-benar bekerja, nilai-nilainya harus diterjemahkan ke dalam agenda strategis yang konkret. Dalam konteks persaingan geopolitik saat ini, terdapat beberapa bidang yang perlu menjadi prioritas nasional.

Pertama adalah kedaulatan ekonomi. Indonesia harus keluar dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan bergerak menuju penguasaan industri bernilai tambah tinggi. Hilirisasi sumber daya alam harus menjadi bagian dari strategi membangun kekuatan ekonomi nasional, bukan sekadar program ekonomi jangka pendek.

Kedua adalah kedaulatan teknologi. Tidak ada negara maju yang lahir tanpa kemampuan mengembangkan teknologi sendiri. Karena itu, investasi pada penelitian, inovasi, pendidikan sains, dan pengembangan industri teknologi harus dipandang sebagai investasi strategis bangsa. Indonesia perlu membangun ekosistem yang memungkinkan lahirnya inovasi domestik dan penguasaan teknologi masa depan.

Ketiga adalah kedaulatan informasi dan data. Di era digital, data telah menjadi sumber daya strategis yang memiliki nilai ekonomi dan politik yang sangat besar. Negara harus mampu melindungi data nasional, membangun infrastruktur digital yang kuat, dan memastikan bahwa transformasi digital memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.

Keempat adalah kedaulatan pangan dan energi. Krisis global beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan energi merupakan bagian dari keamanan nasional. Negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya akan rentan terhadap tekanan eksternal. Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian, energi, dan industri pendukungnya harus menjadi prioritas pembangunan.

Kelima adalah pembangunan sumber daya manusia unggul. Dalam jangka panjang, kekuatan utama Indonesia bukanlah sumber daya alam, melainkan kualitas manusianya. Bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan akan menguasai teknologi. Bangsa yang menguasai teknologi akan menguasai ekonomi. Dan bangsa yang menguasai ekonomi akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam percaturan global.

Keseluruhan agenda tersebut pada hakikatnya merupakan manifestasi praktis dari nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, Working Pancasila bukanlah konsep yang terpisah dari Pancasila itu sendiri, melainkan upaya menjadikan Pancasila sebagai kekuatan penggerak pembangunan nasional yang nyata dan terukur.

Persaingan geopolitik abad ke-21 mengajarkan bahwa dunia tidak menilai bangsa berdasarkan keindahan ideologi yang dimilikinya, melainkan berdasarkan kemampuan mewujudkan kepentingan nasional melalui kekuatan ekonomi, teknologi, informasi, dan institusi yang efektif. Dalam realitas yang semakin pragmatis tersebut, Indonesia tidak cukup hanya memiliki Pancasila sebagai sumber legitimasi moral. Indonesia memerlukan Pancasila yang bekerja.

Working Pancasila adalah paradigma yang menempatkan Pancasila bukan hanya sebagai dasar etika kehidupan berbangsa, tetapi juga sebagai arah strategis pembangunan nasional. Ia menghubungkan nilai dengan tindakan, moralitas dengan produktivitas, dan cita-cita kebangsaan dengan penguasaan sumber-sumber strategis yang menentukan masa depan bangsa.

Pada akhirnya, keberhasilan Pancasila tidak akan diukur dari seberapa sering ia diucapkan dalam pidato atau ditulis dalam dokumen resmi negara. Keberhasilannya akan diukur dari kemampuannya melahirkan negara yang kuat, masyarakat yang sejahtera, teknologi yang maju, ekonomi yang berdaulat, dan generasi yang mampu bersaing di tingkat global. Ketika Pancasila mampu menghasilkan semua itu, maka ia tidak hanya menjadi ideologi yang diyakini benar, tetapi juga ideologi yang terbukti bekerja di tengah persaingan geopolitik dunia.

Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026!