Jakarta (20/05) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menyoroti percepatan mega proyek Lapangan Abadi Blok Masela yang kembali didorong pemerintah setelah mengalami stagnasi selama lebih dari 15 tahun. Menurutnya, proyek strategis nasional tersebut memang memiliki posisi penting, namun proses percepatannya harus tetap dilakukan secara hati-hati.
Dinamika geopolitik energi global yang menyebabkan gangguan rantai pasok, serta kebutuhan Indonesia menjaga kedaulatan energi nasional, menjadikan Blok Masela sebagai salah satu proyek paling strategis. Dengan nilai investasi menembus lebih dari USD 20 miliar, proyek tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, lingkungan, hingga masa depan pembangunan kawasan timur Indonesia.
“Blok Masela bukan proyek biasa. Di dalamnya ada ketahanan energi nasional, investasi, kepentingan masyarakat daerah, hingga isu lingkungan dan keberlanjutan yang semuanya harus dikelola secara seimbang,” ujarnya.
Pemerintah saat ini memang tengah melakukan berbagai langkah percepatan agar proyek tersebut dapat mencapai tahap produksi atau on-stream pada tahun 2030. Momentum percepatan tersebut menguat setelah kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang yang menghasilkan komitmen percepatan investasi proyek Blok Masela dengan nilai mencapai USD 20,9 miliar.
Namun, sejarah Blok Masela menunjukkan proyek tersebut menghadapi persoalan yang sangat kompleks. Mulai dari perubahan desain pengembangan dari skema offshore menuju onshore, mundurnya mitra strategis internasional, persoalan keekonomian proyek, hingga dampak pandemi global.
“Penundaan ini harus dibaca sebagai pengingat bahwa proyek sebesar Masela memang memiliki kompleksitas luar biasa. Karena itu, percepatan yang dilakukan sekarang tetap harus memperhatikan seluruh risiko,” jelasnya.
Ia menilai pemerintah saat ini memperlihatkan pendekatan yang jauh lebih agresif. Pemerintah bahkan menetapkan Blok Masela dapat beroperasi penuh paling lambat pada 1 Januari 2030 sebagai bagian dari pencapaian target produksi nasional minyak 1 juta barel per hari dan gas bumi 12 BSCFD. Ini menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga energi dan mengurangi ketergantungan impor LNG di masa mendatang.
Meski demikian, ia menegaskan percepatan proyek tidak boleh berorientasi pada target produksi semata. Aspek keberlanjutan dan lingkungan harus menjadi perhatian utama, terlebih karena proyek berada di wilayah yang memiliki sensitivitas ekologi dan sosial yang tinggi.
Pemerintah dan operator proyek perlu memastikan bahwa pengembangan Blok Masela sejalan dengan agenda transisi energi nasional. Salah satu bentuknya adalah kewajiban integrasi teknologi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) ke dalam revisi Plan of Development (PoD) proyek tersebut.
“Kalau proyek ini ingin diposisikan sebagai bagian dari transisi energi, maka standarnya harus serius. Jangan sampai hanya menjadi legitimasi bagi ekspansi industri ekstraktif tanpa pengendalian yang kuat,” katanya.
Ia menyadari kritik dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil terkait ironi yang muncul. Di satu sisi, pemerintah berbicara mengenai percepatan dekarbonisasi dan transisi energi hijau melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP), namun di sisi lain justru bergerak sangat cepat untuk proyek migas dan energi fosil berskala besar. Situasi tersebut harus dijawab dengan kebijakan yang konsisten dan transparan agar tidak menimbulkan kontradiksi.
Ia juga turut mengingatkan besarnya dampak sosial terhadap masyarakat di Kepulauan Tanimbar. Keputusan yang mengubah skema offshore menjadi onshore membuat wilayah tersebut akan menjadi pusat aktivitas industri migas skala besar. Perubahan tersebut akan membawa transformasi sosial – ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat lokal. Karena itu pemerintah wajib memastikan bahwa komunitas lokal tidak menjadi pihak yang tersisih.
Ia menambahkan bahwa tanpa mitigasi yang kuat, proyek sebesar Blok Masela berpotensi melahirkan persoalan jangka panjang bagi kawasan timur Indonesia.
“Jangan sampai ini hanya menjadi simbol keberhasilan industri migas nasional, tetapi meninggalkan persoalan yang permanen bagi wilayah Tanimbar,” pungkasnya.