Landak (05/05) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, melakukan kunjungan reses untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, pada Sabtu (2/5). Kehadiran legislator dari Dapil Kalimantan Barat 1 ini menjadi tumpuan harapan bagi warga yang tengah menghadapi persoalan ekonomi serius.

Dalam pertemuan tersebut, Alifudin membuka ruang dialog yang intens guna mendengarkan berbagai kendala pembangunan serta isu sosial yang berkembang di wilayah setempat.

Persoalan utama yang menjadi sorotan dalam kunjungan kali ini adalah dampak kebangkrutan Koperasi BMT Bina Umat Sejahtera (BMT BUS) yang melanda warga di Kecamatan Mandor.

Perwakilan masyarakat melaporkan bahwa jumlah korban mencapai ribuan orang dengan total kerugian yang sangat masif, yakni diperkirakan mencapai lebih dari Rp8 miliar. Dana yang tertahan tersebut merupakan tabungan hari tua, biaya pendidikan, hingga modal usaha masyarakat kecil yang hingga kini nasib pengembaliannya masih tidak menentu.

Mendengar laporan tersebut, Alifudin menyatakan keprihatinan yang mendalam atas hilangnya aset finansial warga dalam jumlah yang sangat besar. Ia menilai fenomena ini sebagai pukulan berat bagi perekonomian rakyat di tingkat akar rumput, terutama bagi mereka yang mengandalkan koperasi sebagai lembaga keuangan utama. Aspirasi yang diterima mencerminkan keputusasaan warga yang merasa tidak memiliki saluran resmi untuk menuntut kembali hak mereka setelah operasional koperasi tersebut terhenti.

Merespons jeritan warga Mandor, legislator yang memiliki latar belakang di bidang ekonomi dan manajemen ini menegaskan komitmennya untuk membawa isu ini ke tingkat nasional. Alifudin berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut ke parlemen dan mengoordinasikannya dengan komisi atau lembaga terkait yang menangani pengawasan koperasi serta perlindungan konsumen.

Menurutnya, perlu ada langkah konkret dari pemerintah pusat agar proses penyelesaian pengembalian dana nasabah dapat berjalan dengan transparan dan memiliki kepastian hukum.

Sebagai penutup, Alifudin menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal perkembangan kasus BMT BUS ini secara konsisten. Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang, namun tetap proaktif dalam mengumpulkan data pendukung guna memperkuat posisi tawar dalam proses advokasi nanti.

“Amanah ini akan saya bawa ke Senayan. Kita ingin memastikan bahwa rakyat kecil tidak terus menjadi korban dari tata kelola lembaga keuangan yang buruk, dan setiap rupiah milik warga harus diupayakan kembali ke tangan mereka,” pungkas Alifudin.