Jakarta (02/05) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menggelar media gathering bersama sejumlah media nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik dan membangun sinergi yang konstruktif antara parlemen dan media.

Dalam pertemuan tersebut, Kurniasih menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan pendidikan. “Media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi mitra penting dalam memastikan kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan, komunikasi yang terbuka akan memperkuat kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi X.

Menyoroti kebijakan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kurniasih menyampaikan perlunya evaluasi yang berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa semangat pemerataan harus tetap dijaga, namun implementasinya perlu lebih adaptif. “Zonasi tidak boleh menghadirkan ketidakadilan baru. Kita ingin sistem ini benar-benar memberikan akses pendidikan yang merata sekaligus adil bagi semua,” katanya.

Terkait maraknya kasus kekerasan di layanan daycare, Kurniasih menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal bagi anak. Ia menyebut bahwa penguatan regulasi dan pengawasan harus menjadi prioritas. “Anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang aman. Standardisasi dan sertifikasi pengasuh menjadi langkah penting agar kualitas layanan daycare terjamin,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kurniasih secara khusus menegaskan posisi guru sebagai profesi strategis. Ia menyampaikan bahwa guru tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai pekerjaan, melainkan sebagai profesi yang memiliki peran fundamental dalam pembangunan bangsa. “Guru adalah pilar utama pendidikan. Kita harus menempatkan guru sebagai profesi yang bermartabat, dengan jaminan kesejahteraan, kepastian status, dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti kondisi guru honorer yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Menurutnya, diperlukan langkah konkret untuk memberikan kepastian dan keadilan. “Tidak boleh ada lagi ketidakpastian berkepanjangan bagi guru honorer. Mereka telah berkontribusi besar dan harus mendapatkan perhatian serius dari negara,” lanjutnya.

Menanggapi isu penghapusan program studi di perguruan tinggi, Kurniasih mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil kebijakan. Ia menekankan bahwa setiap langkah harus berbasis kajian yang komprehensif. “Penataan program studi memang diperlukan untuk menjawab tantangan masa depan, tetapi tidak boleh mengorbankan akses pendidikan dan keberagaman keilmuan,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Kurniasih berharap terbangun kesamaan perspektif antara DPR dan media dalam menyikapi berbagai isu pendidikan. Ia juga mengajak media untuk terus menjadi mitra kritis dan konstruktif. “Kolaborasi yang kuat antara DPR dan media akan melahirkan kebijakan yang lebih berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Kegiatan media gathering ini menjadi bagian dari komitmen untuk menghadirkan komunikasi publik yang lebih transparan, inklusif, dan berdampak, sekaligus memperkuat sinergi parlemen dan media dalam membangun masa depan pendidikan Indonesia.