Jakarta (23/04) — Habib Idrus Aljufri menyoroti wacana pengenaan pajak terhadap jalan tol yang dinilai perlu dikaji sangat hati-hati. Menurutnya, masyarakat pengguna jalan tol selama ini sudah membayar tarif tol sebagai biaya layanan dan penggunaan infrastruktur, sehingga penambahan pajak baru berpotensi menambah beban rakyat.

“Jalan tol itu sudah berbayar. Masyarakat membayar tarif setiap kali melintas. Karena itu, jangan sampai muncul kebijakan yang membuat rakyat merasa dibebani dua kali,” ujar Habib Idrus.

Sebagai Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan negara, Habib Idrus menegaskan setiap kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah yang saat ini menghadapi tekanan biaya hidup, cicilan rumah, pendidikan anak, dan kebutuhan pokok yang terus meningkat.

“Jangan sampai kelas menengah kita turun kelas hanya karena kebijakan fiskal yang tidak sensitif terhadap kondisi riil masyarakat,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kelas menengah merupakan penopang utama konsumsi domestik Indonesia. Jika daya beli mereka terus tergerus, maka dampaknya bisa meluas pada perlambatan ekonomi nasional, penurunan konsumsi, hingga terganggunya dunia usaha.

Habib Idrus mendorong pemerintah agar lebih fokus menggali penerimaan negara dari sektor yang lebih adil dan produktif, seperti menutup kebocoran pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak besar, memperluas basis pajak ekonomi digital, serta memberantas praktik ekonomi ilegal.

“Jangan rakyat yang sudah taat bayar tarif tol justru dijadikan sasaran tambahan pungutan. Negara harus hadir dengan kebijakan yang adil, bukan sekadar mudah memungut,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa pembangunan fiskal yang sehat harus bertumpu pada efisiensi belanja negara, optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

“Prinsipnya sederhana: jangan tambah beban rakyat, jaga kelas menengah, dan dorong ekonomi tetap tumbuh,” tutup Habib Idrus.