Jakarta (17/04) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, memberikan catatan kritis terkait ketimpangan kualitas infrastruktur jalan dalam Rapat Kerja Evaluasi Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026. Ia menyoroti perbedaan signifikan antara layanan jalan tol dan non-tol, serta mendesak pemerintah untuk menghentikan ego sektoral terkait status jalan, Senin (13/04/2026).
Dalam interupsinya, Saadiah memaparkan data survei yang menunjukkan tingkat kepuasan pengguna jalan tol mencapai 91 persen, sementara pengguna jalan non-tol hanya berada di angka 73 persen. Menurutnya, angka ini mencerminkan adanya ketimpangan fisik dan fasilitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ada ketimpangan signifikan antara kualitas layanan jalan tol dan non-tol. Beberapa evaluasi yang muncul adalah kondisi fisik jalan yang rusak hingga minimnya penerangan jalan di jalur non-tol,” ujar legislator asal daerah pemilihan Maluku tersebut.
Poin paling tajam yang disampaikan Saadiah adalah mengenai birokrasi perbaikan jalan. Ia mengungkapkan sering menemukan kondisi di mana pemerintah pusat (melalui Balai Jalan) menolak memperbaiki kerusakan jalan dengan alasan status jalan tersebut adalah jalan provinsi atau kabupaten.
“Ketika ada temuan kerusakan jalan nasional, Balai siap mengerjakan. Tapi begitu statusnya jalan kabupaten atau provinsi, mereka langsung angkat tangan. Padahal, dana DAK (Dana Alokasi Khusus) juga sudah terbatas,” tegasnya.
Saadiah meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meninjau kembali klasifikasi status jalan yang menghambat pelayanan publik. Ia menekankan bahwa klasifikasi administratif tidak seharusnya mengorbankan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
“Mengapa harus ada saling lempar tanggung jawab? Bukankah ini semua infrastruktur yang ada di Indonesia? Status jalan ini harus dievaluasi, karena penggunanya, baik jalan nasional maupun daerah, semuanya membayar pajak yang sama,” pungkasnya.
Saadiah berharap Kementerian PU memiliki strategi yang lebih integratif agar kualitas jalan non-tol dapat ditingkatkan setara dengan standar jalan tol. Ia mengingatkan bahwa jalur non-tol merupakan urat nadi ekonomi masyarakat yang juga memegang peranan krusial saat mobilisasi besar seperti arus mudik Lebaran.