Jakarta (23/01) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menekankan pentingnya pemerataan pengembangan ekonomi kreatif agar tidak terus terpusat di Pulau Jawa, serta mendorong penguatan UMKM kreatif sebagai tulang punggung ekosistem ekonomi kreatif nasional.
Hal tersebut disampaikan Hendry dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, yang digelar pada Kamis (22/1) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Hendry mengawali dengan mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Ekonomi Kreatif sepanjang tahun 2025, termasuk peningkatan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor ekonomi kreatif, serta penciptaan lapangan kerja.
“Kami mengapresiasi capaian evaluasi tahun 2025, mulai dari peningkatan PDB, ekspor ekonomi kreatif, hingga penyerapan tenaga kerja. Namun ada satu catatan penting, yakni soal distribusi dan pemerataan,” ujar Hendry Munief.
Menurut Hendry, dominasi Pulau Jawa dalam pengembangan ekonomi kreatif masih sangat kuat, sementara daerah di luar Jawa belum mendapatkan porsi perhatian yang memadai.
“Kalau kita lihat, Jawa masih mendominasi. Sementara di luar Jawa masih sangat kecil sekali. Ini perlu menjadi perhatian serius agar ekonomi kreatif benar-benar menjadi penggerak ekonomi nasional yang inklusif,” tegasnya.
Ia mencontohkan keberadaan Riau Creative Hub yang secara infrastruktur gedung sudah tersedia, namun belum didukung oleh kelengkapan peralatan yang memadai.
“Gedungnya sudah ada, tetapi peralatan ekonomi kreatifnya masih sangat terbatas. Ke depan, saya berharap program ekonomi kreatif bisa dialokasikan untuk memperkuat fasilitas ini agar pemerataan benar-benar terwujud, khususnya bagi daerah di luar Pulau Jawa,” jelas Hendry.
Selain soal pemerataan wilayah, Hendry juga menyoroti keterbatasan skala penerima manfaat program ekonomi kreatif dibandingkan dengan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mencapai jutaan orang.
“Sebagian besar program masih menjangkau ratusan ribu peserta, sementara pelaku ekonomi kreatif kita jumlahnya jutaan, termasuk UMKM kreatif. Ini perlu menjadi perhatian ke depan,” katanya.
Hendry menegaskan bahwa UMKM kreatif harus menjadi fokus utama kebijakan, mengingat mayoritas pelaku usaha masih berada pada skala mikro.
“Data menunjukkan sekitar 90 persen UMKM masih berada di usaha mikro. Ini harus menjadi kata kunci. Pelaku UMKM kreatif, terutama generasi milenial dan gen Z, perlu mendapatkan peningkatan keterampilan, pendampingan, dan perhatian khusus dalam program 2026,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi terobosan pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual melalui skema KUR Ekraf dengan alokasi hingga Rp10 triliun pada tahun 2026.
“Kami mengapresiasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Ke depan, kami berharap kolaborasi lintas sektor bisa diperkuat, mulai dari UMKM, industri, hingga pariwisata, karena ekonomi kreatif sangat berkaitan erat dengan sektor-sektor tersebut,” tutur Hendry.
Menutup pernyataannya, Hendry menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi kreatif tidak cukup diukur dari jumlah peserta program semata, melainkan dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif.