Mempawah (22/11) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, H. Jalal Abdul Nasir, Ak., mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik ke Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kunjungan ini dilakukan untuk menilai kesiapan fasilitas hilirisasi bauksit serta memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai arah pembangunan nasional.
Dalam peninjauan tersebut, Jalal menyampaikan apresiasi atas pencapaian proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I yang meskipun direncanakan commercial operation date (COD) pada Desember, telah menunjukkan progres signifikan. “Kami memberikan apresiasi karena SGAR Fase I sudah mampu melakukan pengapalan tujuh cargo alumina ke PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) dan juga ekspor. Ini menunjukkan hilirisasi bauksit mulai memberikan hasil nyata,” ujarnya.
Jalal menekankan pentingnya pengawasan langsung terhadap progres operasional smelter dan kesiapan ekspansi Fase II. Menurutnya, hilirisasi mineral harus berbasis data yang akurat agar mampu menjawab tantangan energi, infrastruktur, lingkungan, dan rantai pasok secara menyeluruh.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan terkait kebutuhan energi besar untuk operasional smelter, termasuk rencana pembangunan pembangkit listrik captive serta kesiapan pelabuhan khusus. “Evaluasi lapangan diperlukan agar kami dapat melihat kondisi nyata dan merumuskan rekomendasi konkret bagi pemerintah. Hilirisasi bauksit tidak boleh hanya berdasarkan laporan, tetapi wajib diverifikasi langsung di lokasi,” tegasnya.
Pada sesi dialog, Jalal memberikan catatan khusus kepada pemerintah dan mitra BUMN. Ia menyatakan dukungan kepada Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) dalam memastikan tata kelola pasokan bauksit–alumina berjalan dengan baik. “Kami mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengawal material balance antara bauksit dan alumina secara bijak. Jangan sampai tata niaga alumunium dunia terganggu seperti komoditas nikel yang harganya tertekan karena pengelolaan yang tidak berhati-hati,” tambahnya.
Selain itu, Jalal meminta pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam percepatan hilirisasi mineral. Menurutnya, sinergi lintas lembaga menjadi kunci bagi keberlanjutan industri alumina, termasuk kepastian pasokan bauksit, stabilitas regulasi, dan dukungan infrastruktur pendukung.
Ia juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam seluruh proses produksi. “Pengelolaan limbah red mud dan rehabilitasi lahan harus memenuhi standar terbaik. Keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari kapasitas produksi, tetapi dari sejauh mana industri menjaga lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jalal menyampaikan bahwa aspirasi perusahaan BUMN, swasta, dan pemangku kepentingan daerah akan menjadi referensi penting dalam penyusunan rekomendasi Komisi XII. Hal ini diperlukan agar kebijakan nasional, termasuk evaluasi Harga Patokan Mineral (HPM) Bauksit, benar-benar selaras dengan kondisi lapangan dan mendorong daya saing industri alumina nasional.
Legislator asal Dapil Jabar VII ini menutup kunjungan dengan menegaskan komitmen Komisi XII DPR RI dalam mengawal tata kelola sektor minerba. “Hasil kunjungan ini akan kami bawa dalam rapat bersama mitra terkait sebagai dasar memperkuat kebijakan hilirisasi bauksit yang modern, efisien, dan berkelanjutan,” pungkasnya.