Jakarta (18/11) — Dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Senin (17/11/2025), Anggota Komisi V dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan NTB II (Pulau Lombok), Abdul Hadi, menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras Kementerian PU dalam menjalankan pembangunan infrastruktur nasional yang semakin meluas dan menyentuh berbagai daerah, termasuk wilayah terluar, pedesaan, serta kawasan rawan bencana.
Dalam forum tersebut, Abdul Hadi mengakui bahwa peningkatan anggaran yang sangat signifikan —dari Rp73,76 triliun pada rapat Komisi V tanggal 9 Juli 2025 menjadi Rp109,81 triliun per 17 November 2025— mencerminkan besarnya kepercayaan negara terhadap peran Kementerian PU sebagai motor percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur nasional. Ia menyampaikan bahwa upaya kementerian dalam memperjuangkan penambahan anggaran patut diapresiasi karena menunjukkan optimisme dan kesiapan untuk memenuhi kebutuhan program prioritas pemerintah.
Namun demikian, Abdul Hadi juga menekankan bahwa peningkatan anggaran harus sejalan dengan kemampuan penyerapan yang efektif, kualitas perencanaan, dan kelancaran pelaksanaan program di lapangan. Ia mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah indikator yang perlu diperbaiki, salah satunya rendahnya realisasi pada Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang hingga 10 November 2025 baru mencapai 19,98% realisasi keuangan dan 22,13% progres fisik—terendah di antara semua unit.
“Ini tentu menjadi perhatian. Bukan untuk mengkritisi tanpa solusi, tetapi agar pelaksanaan program semakin baik, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Karena setiap rupiah anggaran yang terserap adalah amanah rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat,” ujar Politisi PKS asal Lombok ini.
Abdul Hadi juga memberikan apresiasi terhadap keberlanjutan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang selama ini terbukti memberikan dampak langsung bagi ekonomi rakyat. Namun, ia mencatat bahwa hingga November 2025 program tersebut baru terealisasi 43,02%, menyerap 244.328 tenaga kerja dari target 410.095, dan realisasi anggarannya baru sekitar Rp2,97 triliun dari total Rp6,91 triliun. Menurutnya, pelaksanaan program padat karya ini masih perlu dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi di tengah naiknya angka PHK secara nasional.
Di sisi lain, Abdul Hadi juga mencermati progres pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2025 yang menunjukkan capaian positif di beberapa sektor, terutama Program Sekolah Rakyat yang hampir tuntas dengan progres 99,86%. Namun ia berharap capaian baik tersebut juga dapat dicapai pada sektor lain seperti Inpres Irigasi Daerah yang baru mencapai 29,33% dan penanganan jalan daerah yang baru 15,78%. “Keberhasilan satu program harus menjadi standar bagi program lainnya. Kami percaya Kementerian PU memiliki kapasitas untuk menyamakan ritme pelaksanaan agar target nasional berjalan serasi,” tambahnya.
Menanggapi rencana kerja dan alokasi Kementerian PU Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat—dengan nilai sekitar Rp118,5 triliun— Abdul Hadi menyampaikan harapan agar seluruh proses mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan lapangan dilakukan lebih dini, lebih sistematis, dan lebih adaptif terhadap dinamika teknis di daerah. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi monitoring berbasis real-time untuk mendukung akuntabilitas dan pengawasan.
Sebagai bagian dari proses rapat kerja, Komisi V DPR RI juga menyepakati sejumlah poin kesimpulan yang menjadi mandat tindak lanjut bagi Kementerian PU. Dalam kesimpulan tersebut, Komisi V meminta agar Kementerian PU mempercepat proses lelang pengadaan barang dan jasa pada kegiatan TA 2026, baik program strategis nasional, program prioritas dalam Inpres sektor PU, maupun program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Komisi juga meminta peningkatan keterlibatan pengusaha lokal dalam pembangunan daerah yang bersumber dari APBN agar manfaat ekonomi pembangunan tetap tinggal di daerah.
Selain itu, Komisi V menekankan pentingnya percepatan penyelesaian jaringan irigasi dari bendungan yang telah selesai dibangun agar manfaat hulu–hilir pembangunan irigasi dapat dirasakan masyarakat, serta meminta peningkatan koordinasi antara Kementerian PU dengan Kementerian Keuangan agar pelaksanaan pagu efektif berjalan lebih lancar. Tak hanya itu, Komisi juga mendorong agar alokasi anggaran ke depan memperhatikan pemerataan pembangunan secara proporsional di seluruh wilayah Indonesia.
Mengakhiri pernyataannya, Abdul Hadi menegaskan bahwa Komisi V DPR RI akan terus menjadi mitra pemerintah yang kritis namun kooperatif dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kemeterian PU telah bekerja keras, dan itu perlu dihargai. Namun pekerjaan kita belum selesai. Infrastruktur bukan hanya soal bangunan, tetapi tentang membuka akses, meningkatkan kualitas hidup, dan mempercepat pemerataan pembangunan. Karena itu, kami berharap tahun 2026 menjadi tahun dengan kinerja yang lebih baik, lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berdampak bagi rakyat,” ujar Abdul Hadi.