Jakarta (11/11) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Mohd. Iqbal Romzi, menegaskan pentingnya penguatan kualitas guru, kepemimpinan yang humanis, serta langkah konkret Kementerian Agama dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi pendidikan. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).
Dalam paparannya, Iqbal mengawali dengan menekankan bahwa guru merupakan aktor utama pendidikan yang berada di garda terdepan. Karena itu, negara harus memberikan perhatian dan kesejahteraan yang adil bagi para pendidik. “Guru sejahtera, pendidikan bergairah, maju bermutu berdaya saing,” ujar Iqbal dalam salah satu pantunnya yang menekankan urgensi peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Ia juga mengingatkan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya dibangun melalui kurikulum berbasis cinta, namun juga melalui kepemimpinan berbasis cinta. “Cinta itu hurufnya ada lima: cerdas, integritas, negarawan, tangguh, dan amanah,” tegasnya.
Iqbal turut menyoroti pentingnya penguatan peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai figur terdepan pelayanan publik di masyarakat. Ia menilai kepala KUA memiliki posisi strategis dan sangat dihormati sehingga perlu didukung melalui desain penguatan kelembagaan yang lebih kokoh. “Di tempat kami, kepala KUA itu lebih tinggi daripada camat dalam penghargaan masyarakat. Mereka adalah kiai dari para kiai di satu kecamatan,” ungkapnya.
Selain itu, Iqbal meminta Kementerian Agama memberikan penjelasan konkret terkait tindak lanjut aspirasi forum passing grade PPPK guru Madrasah Swasta tahun 2023–2024. Menurutnya, aspirasi tersebut harus mendapat kepastian langkah agar memberikan kejelasan bagi guru-guru yang tengah berjuang memperoleh status dan hak yang layak. Ia juga mendorong penguatan program afirmasi pendidikan seperti KIP Kuliah dan PIP, baik melalui jalur reguler maupun jalur aspirasi anggota DPR, untuk memastikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Di akhir penyampaiannya, Iqbal menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk terus mengawasi, memperbaiki, dan memastikan setiap kebijakan Kementerian Agama berjalan efektif demi kemajuan pendidikan nasional. “Dengan pengawasan kita dan regulasi yang tepat, insya Allah semuanya akan semakin baik ke depannya,” pungkasnya.