Oleh: Riyono “Caping”
Ketua DPP PKS Bidang Petani Peternak Nelayan
Anggota Komisi IV DPR RI
Sejak menjadi Capres Prabowo sudah menjadikan isu kedaulatan pangan sebagai isu sentral dalam kampanye. Konsisten walau kalah 2 kali, kedaulatan pangan tetap ia gaungkan sampai terpilih menjadi Presiden.
Kedaulatan pangan sebagai pondasi menuju kesejahteraan Indonesia Prabowo sadar betul, maka asta cita membangun dari desa dijadikan pijakan kokoh agar ekonomi desa bergerak. Koperasi merah putih berbasis desa di luncurkan, harapannya petani nelayan peternak sebagai kelompok miskin bisa terangkat melalui penyederhanaan rantai ekonomi.
Target pertumbuhan ekonomi 8% dengan angka kemiskinan 0% hanya bisa diraih dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari desa, artinya kedaulatan pangan menjadi kunci utamanya. Lalu, bagaimana arah dan ijtihad kebijakan Prabowo saat ini? Apakah mampu menjawab tantangan ekonomi global yang tidak pasti, kebijakan dan operasionalisasinya sejauh mana? Kritik dan gaduh soal harga beras, beras “oplosan” mewarnai jagat medsos.
Pangan Saat Ini
Tidak ada kemerdekaan sebelum petani nelayan sejahtera. Kalimat ini bisa diperdebatkan, namun faktanya lebih dari 50% penduduk miskin ada di desa dan pesisir. mendengarkan pidato, kebijakan dan angka anggaran APBN 2026 oleh Presiden nampaknya tidak berlebihan kita menaruh harapan akan kesejahteraan itu bisa terwujud.
Pangan menjadi kunci utama menuju kesejahteraan, petani nelayan pelakunya. Maka dalam penyampaian pandangan pemerintah di paripurna DPR RI eks menteri keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa pondasi pertumbuhan ekonomi 2026 adalah petani nelayan.
Ini artinya apa? bahwa Prabowo ingin segera berdaulat pangan secepatnya. Petani nelayan harus sejahtera.
Pangan khususnya beras saat ini capaiannya bagus. Produksi beras menyentuh angka 32 juta ton setara beras atau 52 juta gabah kering panen nasional sesuai data BPS, cadangan pangan 4 juta ton, harga gabah kering panen dipetani bagus, kisaran 6.500 – 7400, mungkin paling bagus sepanjang sejarah. Kebutuhan konsumsi beras tahunan minimal 31 juta ton. Masih ada surplus minimal 500 – 1 juta ton beras. Sampai agustus 2025 tidak ada lagi impor beras yang membuat petani kecewa.
Kapasitas pangan kita saat ini cukup bagus, lalu kenapa ada gejolak harga beras di pasar? Ini bukan perkara mudah, 95% pasar beras masih di kuasai oleh swasta. Pidato Prabowo bahwa penggilingan yang nakal akan di “eksekusi” adalah bentuk kesadaran dan warning kepada swasta jangan main – main soal beras. Walau kendali harga pemerintah belum mampu, tapi Prabowo meminta agar swasta bekerja dengan benar.
Adanya stimulan bantuan pangan yang terlambat dan adanya beras SPHP baru 20% dari rencana membuat harga beras terus naik. Kenapa terjadi? Transisi anggaran dan mekanisme administrasi membuat kordinasi lintas lembaga lambat. Akibatnya beras dipasar terlanjur naik. Jika sudah naik maka bisa dipastikan akan susah untuk turun.
Kemauan Prabowo untuk gerak cepat masih ada sekat di regulasi dan kelembgaan yang membutuhkan perubahan. Usulan perubahan UU Pangan dibutuhkan untuk mendobrak tata kelola beras nasional yang masih dikuasi oleh swasta. Setidaknya minimal negara bisa menguasai pangan stok nasional di angka 50%, PBB membolehkan minimal 20%.
White food (pangan putih) yang berkonotasi pada produksi pangan daratan mulai beras, jagung, singkong dan umbi – umbian dan blue food (pangan biru) yang berasal dari laut mulai ikan sampai rumput laut sebagai kunci kedaulatan pangan, potensi pangan lokal sangat cukup untuk menggambarkan bahwa Indonesia tidak kekurangan pangan.
Pangan lokal sebagai andalan pangan masa depan saat ini terus diperkuat. Pangan lokal kita cukup untuk kondisi darurat, Indonesia memiliki 77 jenis pangan sumber karbohidrat, 75 jenis pangan sumber protein, 110 jenis rempah dan bumbu, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, 26 jenis kacang-kacangan, dan 40 jenis bahan minuman.
Pangan tersebut tersebar dari Sabang sampai merauke, cukup untuk mengantisipasi krisis pangan yang mungkin terjadi. Pangan lokal cukup bahkan lebih untuk mendapatkan status swasembada berbasis pangan lokal.
Globalisasi Pangan
Tatanan global pangan saat ini sangat kapitalistik, kekuatan kapital memegang kunci dalam distribusi dan rantai pasok pangan. Produsen pangan memilih diam bahkan enggan menjaga keseimbangan pangan dunia. Satu sisi ada stok pangan melimpah, sisi dunia lain kekurangan. Keadilan pangan hilang dalam tata kelola global, FAO memble saat rantai pasok pangan dunia goyah.
Seolah FAO “menikmati” orang yang kelaparan akut di Afrika mencapai 53 juta di Somalia, Ethiopia, Sudan. Bencana kelaparan di Gaza Palestina seolah hanya dongeng bagi FAO, mereka semua mengalami mal mutrisi dan kekuarangan pangan, namun justru diam melihat 50% penduduk AS kegemukan karena pola makan yang berlebih.
Akibat perang Rusia – Ukraina membuat hampir 13 juta orang kekurangan gizi, target MDGs untuk menghilangkan 1 Milyar orang kelaparan di seluruh dunia gagal tercapai. Pangan sebagai hak asasi manusia yang harus disediakan oleh negara dimanapun berada gagal di wujudkan karena keserakahan dan dominasi negara besar menguasai pangan.
Pangan saat ini dijadikan senjata mematikan bagi negara maju, proteksi pangan dalam negeri, pengenaan tarif bea masuk tinggi membuat negara berkembang sulit bersaing dan mendapatkan pangan. Kalaupun ada harganya sudah mahal.
Pangan global sedang bermasalah. Kita tidak perlu mengandalkan dunia luar, visi kedaulatan pangan harus mampu menjawab bahwa Indonesia bisa berdiri tegak dengan kaki sendiri.
Ijtihad Percepatan
Usaha sungguh – sungguh di mulai dengan visi yang benar, Indonesia negara agraris dan maritim. Anggaran pangan dari 1% era Jokowi menjadi 5% era Prabowo menjadi bukti keseriusan wujudkan daulat pangan. Idealnya 10% atau kisaran 300 Trilyun seperti program MBG. Jika 10% maka hulu sampai hilir pertanian perikanan akan tergarap dengan optimal. Gak ada negara maju yang anggaran pertanian sedikit, titik ini Prabowo terbukti komitmen.
Selanjutnya penguatan sumber daya petani nelayan dan peternak. Mereka pelaku utama sektor pangan, lahirnya program petani milineal baru sebatas tercatat dan administrasi. Baru 2% petani muda yang terlibat, masih belum menarik. Perlu terobosan besar, dengan anggaran 300 T cukup untuk memberikan gaji kepada petani dan nelayan.
Jadikan petani nelayan peternak profesi yang membanggakan agar para sarjana pertanian dan perikanan pulang membangun desa dan pesisir mereka. Jika ini menjadi kebijakan maka pergerakan ekonomi di desa serta pesisir akan lebih cepat serta membantu koperasi merah putih bergerak.
Percepatan anggaran dan sumber daya manusia akan mendorong produksi dan pemasaran di level bawah. Capaian produksi padi dan juga pengelolaan sumber daya pesisir akan membuat aliran ekonomi mulai dari hulu atau perdesaan menuju perkotaan semakin cepat.
Kemudian, alih teknologi. Tidak bisa ditawar, bahkan perlu revolusi teknologi pangan nasional. Keberanian dalam adopsi teknologi pertanian perikanan harus serius dilakukan. Belanja teknologi jangan kalah dengan belanja persenjataan pertahanan negara. Teknologi modern sektor pangan akan berdampak cepat, hasilnya bisa kita rencanakan. Dengan teknologi Cina menguasai 28% produksi beras dunia, India 23%. Indonesia hanya 6%, masih jauh jika bicara ingin menjadi pemain pangan kelas dunia.
Prabowo sadar, kedaulatan bisa di raih dengan anggaran, sumber daya manusia, teknologi dan terakhir pasar dunia. Tiga syarat di depan memastikan kedaulatan pangan bisa tercukupi secara kualitas dan kuantitas. Stok aman dan harga terjangkau.
Pasar dunia waktunya bergeser ke Cina dan Eropa, kehadiran Prabowo dalam parade Militer Cina memberikan sinyal kemana Prabowo akan berpihak lebih dalam.
Hari Tani sekarang menjadi momen penting untuk hadirkan kembali spirit kedaulatan pangan menjadi fakta dan angka, bahwa petani Indonesia sejahtera. Pangan yang kita makan adalah produk petani sendiri untuk hadirkan Indonesia emas 2045.