Jakarta (09/09) — Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyoroti persoalan mafia pajak dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Hakim Agung di Senayan, Selasa (9/9/2025). Ia menegaskan perlunya independensi hakim dalam mengawal kasus-kasus perpajakan yang menyangkut kepentingan bangsa.
Dalam forum resmi tersebut, Nasir menyinggung pengalaman calon Hakim Agung yang baru enam tahun menjabat sebagai hakim di Pengadilan Pajak. Menurutnya, rentang waktu itu relatif singkat sehingga potensi pengaruh dan bias dari Kementerian Keuangan masih bisa terjadi.
“Dibutuhkan independensi, sehingga tidak mudah diintervensi dalam kasus-kasus perpajakan. Pajak itu adalah jiwa bangsa, dan mafia pajak bisa mematikan jiwa bangsa,” ujar Nasir.
Nasir kemudian mengaitkan fenomena mafia pajak dengan teori kontrak sosial, yang menurutnya memberi legitimasi kepada penguasa sekaligus mendorong terbentuknya masyarakat yang taat hukum. Namun, praktik mafia pajak justru merusak legitimasi tersebut.
Ia mencontohkan kasus Gayus Tambunan dan Rafael Alun Trisambodo sebagai bukti masih adanya aktor-aktor mafia pajak yang menimbulkan keraguan publik terhadap integritas sektor perpajakan.
“Masyarakat dulu dikejutkan oleh Gayus Tambunan, lalu belakangan Rafael Alun. Jangan-jangan masih banyak ‘Gayus’ lain di sana, hanya saja belum apes,” kata Nasir.
Politisi Fraksi PKS itu juga mempertanyakan potensi pajak nasional yang sesungguhnya. Menurutnya, jangan sampai potensi penerimaan pajak yang besar justru tidak tercatat penuh karena sebagian menjadi bancakan mafia.
“Jangan-jangan sebenarnya kita punya potensi pajak 10, tapi hanya ditulis 3 atau 5, sementara sisanya jadi bancakan,” tegasnya.
Selain itu, Nasir menyoroti kebijakan tax amnesty yang menurutnya menunjukkan kegagalan negara dalam menggali potensi pajak secara optimal. Ia juga menyinggung praktik penghindaran pajak lewat penyimpanan dana di luar negeri seperti dalam Panama Papers.
Tak hanya di level nasional, persoalan perpajakan di daerah juga disorot. Ia mencontohkan banyak daerah kaya tambang justru tidak menikmati hasil pajak karena Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan terdaftar di Jakarta.
“Daerah hanya dapat ampasnya saja. Ini tidak adil bagi fiskal daerah,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Nasir menekankan tanggung jawab moral calon Hakim Agung dalam menjaga keadilan.
“Keputusan harus berdasarkan hukum dan keadilan, bukan sekadar aturan perundang-undangan. Pajak bukan bikin bingung atau bikin bangkrut, tapi harus jadi instrumen menyejahterakan rakyat,” tutupnya.