Jakarta (09/09) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Junaidi Auly menyampaikan bahwa BPH Migas harus menjadi penggerak transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Pandangan tersebut disampaikan setelah uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komite BPH Migas yang berlangsung kemarin pada hari Senin tanggal 8 September 2025. Menurutnya, titik kritis sektor hilir migas saat ini bukan sekadar pada ketersediaan dan distribusi energi fosil, melainkan pada kemampuan BPH Migas untuk menyesuaikan fungsi teknisnya dengan agenda besar transisi energi nasional.

“Selama ini kebijakan hilir masih berat pada energi fosil. Jika tidak ada perubahan, Indonesia berisiko semakin tertinggal dari tren global menuju energi bersih dan makin bergantung pada impor minyak. Komite BPH Migas yang baru harus berani melakukan terobosan agar distribusi energi ke depan juga membuka ruang bagi pemanfaatan biofuel, gas, maupun LNG skala kecil,” jelas Junaidi selaku Anggota Komisi XII DPR RI.

Ia menegaskan bahwa arah kinerja komite yang baru harus dibingkai dalam visi yang jelas, seperti tercermin dalam tagline “Menjamin energi berkelanjutan yang adil, efisien, dan transparan bagi ketahanan bangsa”.

Lebih lanjut, Junaidi menekankan pentingnya peran DPR dalam mengawal sektor hilir migas.

“Parlemen akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan BPH Migas bekerja sesuai mandat undang-undang. Kami ingin memastikan setiap kebijakan hilir benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. DPR akan menjadi mitra kritis sekaligus pengingat agar transisi energi dilakukan dengan transparan, berkeadilan, dan tidak membebani masyarakat kecil,” tegas Anggota DPR RI F-PKS dari Dapil Lampung tersebut.

Menutup pandangannya, Junaidi menyampaikan harapan agar anggota komite terpilih dapat benar-benar menghadirkan kebijakan hilir yang adaptif, berorientasi ke depan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“BPH Migas harus bertransformasi menjadi penggerak utama yang mampu mendukung terwujudnya transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan, tanpa meninggalkan mandat utamanya sebagai pengawas distribusi energi fosil,” pungkasnya.