Jakarta (03/09) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Alifudin, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan anggaran di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang secara langsung menopang penguatan sektor UMKM, pendidikan vokasi, dan pengembangan potensi daerah, khususnya di Kalimantan Barat.

Dalam Rapat Kerja Komisi VII bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata, Alifudin menyampaikan bahwa penambahan anggaran harus diarahkan untuk memberikan dampak nyata, terutama bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Kami di Fraksi PKS konsisten mendukung setiap kebijakan anggaran yang pro-rakyat, apalagi yang langsung menyentuh UMKM. Kalimantan Barat memiliki potensi besar, tapi hingga kini belum mendapatkan dukungan maksimal, termasuk dalam sektor pariwisata. Karena itu, kami akan berjuang agar anggaran benar-benar ditingkatkan, bukan sekadar pergeseran,” tegas Alifudin.

Selain UMKM, Alifudin juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sesuai amanat konstitusi UUD 1945, yaitu minimal 20 persen dari APBN. Menurutnya, pemotongan anggaran pada fungsi pendidikan tidak sejalan dengan kebutuhan lapangan, terutama di daerah pemilihannya, Kalimantan Barat.

“Saat kunjungan ke Politeknik, kami mendapati fakta bahwa anggaran pendidikan justru dikurangi. Ini kontraproduktif. Pendidikan vokasi harus diperkuat, bahkan kalau perlu ditambah politeknik baru di Kalimantan Barat. Saat ini yang ada baru SMK, sementara politeknik belum tersedia. Padahal keberadaan politeknik sangat penting untuk menekan angka pengangguran,” jelasnya.

Alifudin menegaskan, Fraksi PKS akan terus mendorong peningkatan anggaran di dua kementerian tersebut, sepanjang benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM bangsa.

“Kami akan kawal secara komprehensif agar anggaran benar-benar efektif dan tepat sasaran. Kami ingin rakyat, terutama di Kalimantan Barat, merasakan langsung manfaat dari kebijakan ini,” pungkasnya.